KBOBABEL.COM (PONOROGO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat daerah. Kali ini, giliran Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang terjaring dalam operasi senyap bersama sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sabtu (8/11/2025)
Dalam operasi yang digelar pada Jumat (7/11/2025), tim KPK mengamankan total 13 orang. Di antara mereka terdapat Bupati Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono, Direktur Utama RSUD Ponorogo, Kepala Bidang Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta, salah satunya adalah adik kandung bupati.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebutkan bahwa tujuh orang dari 13 yang diamankan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Pihak-pihak yang dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati Ponorogo, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta, salah satunya adik Bupati,” ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).
Menurutnya, OTT ini dilakukan setelah KPK mendapatkan laporan dan informasi awal adanya dugaan suap terkait dengan proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.
“Tim KPK menemukan adanya transaksi uang yang diduga kuat terkait jual beli jabatan,” ungkapnya.
Bupati Sugiri Sancoko tiba di Gedung KPK sekitar pukul 08.10 WIB dengan pengawalan ketat petugas. Mengenakan pakaian kasual, Sugiri memilih bungkam saat diserbu pertanyaan awak media. Ia langsung digiring menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan komentar apa pun.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya telah mengonfirmasi adanya OTT tersebut. Ia menegaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.
“Benar, ada OTT di Ponorogo. Perkaranya terkait dengan mutasi dan promosi jabatan,” ujar Fitroh, Jumat malam (7/11/2025).
Fitroh menjelaskan, dalam OTT tersebut, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen yang diduga berkaitan dengan transaksi suap. Meski belum mengungkapkan jumlah pasti, KPK memastikan nilai uang yang disita cukup signifikan.
“Barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah telah diamankan tim di lapangan. Detail jumlah dan sumber uang masih kami dalami,” imbuhnya.
Setelah dilakukan pemeriksaan awal di Jawa Timur, KPK kemudian memutuskan untuk membawa beberapa pihak ke Jakarta guna pendalaman lebih lanjut. Sementara enam orang lainnya masih diperiksa intensif di Mapolres Ponorogo.
OTT ini menjadi operasi tangkap tangan ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah ini juga melakukan OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, dengan kasus serupa yang berkaitan dengan pemerasan dan suap jabatan.
KPK menegaskan bahwa dalam waktu 1×24 jam setelah OTT, status hukum para pihak yang diamankan akan segera diumumkan kepada publik.
“Kami akan sampaikan secara resmi hasil pemeriksaan dan status hukum masing-masing pihak setelah proses pemeriksaan awal selesai,” tutup Budi.
Operasi KPK di Ponorogo ini mendapat perhatian luas masyarakat, terutama karena melibatkan kepala daerah yang sebelumnya dikenal aktif dalam program reformasi birokrasi. Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam menuntaskan kasus yang kembali menyoroti praktik jual beli jabatan di pemerintahan daerah. (Sumber : Suara.com, Editor : KBO Babel)
