KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Pemerintah mengungkap dampak luar biasa dari bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November lalu. Sebanyak 29 desa dinyatakan hilang setelah tersapu material longsor dan terendam banjir besar, sehingga keberadaannya secara fisik tidak lagi dapat dikenali. Rabu (18/2/2026)
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah kini menghadapi keputusan besar terkait masa depan desa-desa tersebut: membangun kembali di lokasi baru atau menghapusnya dari administrasi pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
“Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir,” ujar Tito dalam rapat yang disiarkan melalui kanal resmi DPR RI.
Mayoritas Desa Hilang di Aceh
Dari total 29 desa yang hilang, sebagian besar berada di Provinsi Aceh. Sebanyak 21 desa tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Sementara delapan desa lainnya berada di Provinsi Sumatera Utara, terutama di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Provinsi Sumatera Barat tidak tercatat kehilangan desa secara total, meskipun tetap mengalami kerusakan luas akibat bencana.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan aspek keselamatan, kelayakan geografis, serta kepastian hukum sebelum memutuskan nasib desa-desa tersebut.
“Ini perlu penyelesaian relokasi dan juga administrasi pemerintahan desa. Artinya, desa yang hilang itu nanti apakah kita bangun kembali atau dihilangkan dalam administrasi pemerintahan,” jelasnya.
Keputusan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut identitas wilayah, hak administrasi penduduk, serta sistem pemerintahan lokal.
Dampak Kemanusiaan Sangat Besar
Bencana yang terjadi serentak di beberapa wilayah Sumatera itu menimbulkan korban jiwa dalam jumlah sangat besar. Pemerintah mencatat total korban meninggal dunia mencapai 1.205 orang, sementara 139 orang lainnya masih dinyatakan hilang hingga saat ini.
Jumlah pengungsi juga sempat mencapai angka luar biasa, yakni lebih dari dua juta orang pada masa puncak bencana. Namun, berkat upaya penanganan darurat dan pemulihan bertahap, jumlah tersebut kini turun drastis menjadi sekitar 12.944 jiwa yang masih bertahan di tenda pengungsian.
“Pengungsi tadinya lebih dari dua juta orang, sekarang menjadi kurang lebih 12.944 yang ada di tenda,” kata Tito.
Meski menurun, pemerintah mengakui kondisi para pengungsi masih memerlukan perhatian serius, terutama terkait penyediaan hunian tetap, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi.
Kerusakan Luas di Tiga Provinsi
Secara keseluruhan, bencana ini berdampak pada 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa di tiga provinsi. Kerusakan meliputi rumah warga dengan berbagai tingkat keparahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, jalan, jembatan, rumah ibadah, serta lahan pertanian dan perkebunan.
Di Sumatera Barat, kondisi sudah relatif pulih. Jumlah pengungsi kini tercatat nol setelah sebelumnya mencapai 16.164 orang. Korban meninggal di provinsi ini sebanyak 267 jiwa dengan 70 orang masih hilang. Sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak, mencakup 125 kecamatan dan 568 desa.
Di Sumatera Utara, masih terdapat 850 pengungsi yang terkonsentrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Korban meninggal tercatat 376 jiwa dengan 40 orang hilang. Kerusakan rumah mencapai lebih dari 30.000 unit, tersebar di 18 kabupaten/kota, 163 kecamatan, dan 897 desa.
Sementara itu, Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling berat. Sebanyak 12.144 pengungsi masih bertahan di tenda, dengan jumlah terbesar berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 5.197 orang.
Pengungsi lainnya tersebar di Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, dan Nagan Raya.
Korban meninggal di Aceh mencapai 562 jiwa dengan 29 orang masih hilang. Kerusakan rumah sangat masif, yakni 256.258 unit, tersebar di 18 dari 23 kabupaten/kota.
“Untuk wilayah Aceh memang dari 23 kabupaten/kota, 18 kabupaten/kota terdampak,” kata Tito.
Tantangan Pemulihan Jangka Panjang
Pemerintah menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini akan menjadi salah satu operasi pemulihan terbesar dalam sejarah penanggulangan bencana di Indonesia.
Selain membangun kembali infrastruktur, pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat, termasuk pemulihan ekonomi lokal, akses pendidikan, serta stabilitas sosial.
Khusus untuk desa-desa yang hilang, keputusan relokasi atau penghapusan administrasi akan berdampak langsung pada status kependudukan warga, pembagian wilayah, hingga alokasi anggaran pemerintah di masa depan.
Pemerintah menyatakan akan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, serta ahli kebencanaan dan tata ruang dalam pengambilan keputusan tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi permanen yang aman, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan risiko bencana berulang bagi masyarakat terdampak.
Dengan skala kerusakan yang sangat luas dan korban yang besar, pemulihan Sumatera diperkirakan memerlukan waktu bertahun-tahun hingga kondisi benar-benar kembali normal. (Sumber : Towa.co.id, Editor : KBO Babel)
