MPR Umumkan 4 Keputusan Penting soal Pengganti Gibran, Pemilihan Wapres 2 Desember
- account_circle Sandy Batman
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 0
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto : Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan empat hasil Rapat Gabungan MPR yang digelar pada Jumat (13/11/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Tribunnews.com)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan empat keputusan penting terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya. Salah satu keputusan utama adalah menjadwalkan rapat paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026. Sabtu (14/11/2026)
Keputusan tersebut dihasilkan melalui Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR. Rapat berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, rapat gabungan tersebut membahas langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dalam konferensi pers seusai rapat, Muzani menjelaskan terdapat empat keputusan yang telah disepakati seluruh peserta rapat gabungan.
“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ungkap Muzani, Jumat (13/11/2026).
Keputusan pertama tersebut sekaligus menjadi tahapan utama dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Melalui rapat paripurna, MPR akan melaksanakan agenda pemilihan hingga pengesahan calon yang nantinya ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Presiden Diminta Mengajukan Dua Nama
Keputusan kedua berkaitan dengan proses pengusulan calon Wakil Presiden. Pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk meminta agar segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden.
Dua nama tersebut selanjutnya akan diterima dan diperiksa oleh tim verifikasi yang dibentuk MPR. Presiden diberikan waktu selama 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk menyerahkan nama-nama calon tersebut.
Dengan demikian, proses pengajuan kandidat menjadi salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan rapat paripurna pada 2 Desember 2026.
Muzani menegaskan, calon yang diajukan Presiden nantinya harus melalui pemeriksaan persyaratan oleh tim verifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh ketentuan pencalonan telah dipenuhi.
MPR Bentuk Tim Verifikasi 36 Orang
Keputusan ketiga adalah pembentukan tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin oleh salah seorang pimpinan MPR.
Tim verifikasi memiliki tugas memeriksa seluruh persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum kandidat mengikuti tahapan pemilihan dalam rapat paripurna MPR.
Pembentukan tim ini menjadi langkah untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Selain mempersiapkan tim verifikasi, MPR juga membentuk tim ad hoc sebagaimana tertuang dalam keputusan keempat rapat gabungan.
Tim ad hoc tersebut juga beranggotakan 36 orang. Tiga Wakil Ketua MPR akan bertindak sebagai pimpinan tim, sedangkan anggota lainnya berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.
Adapun tugas tim ad hoc adalah mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih melalui rapat paripurna.
Dengan adanya tim tersebut, MPR menyiapkan perangkat kelembagaan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.
MPR Ingin Kekosongan Jabatan Segera Diselesaikan
Muzani menjelaskan, meskipun MPR memiliki waktu selama 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR menginginkan proses pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.
Keinginan tersebut muncul setelah pimpinan MPR melakukan pembahasan internal serta konsultasi bersama pimpinan DPR dan DPD dengan Presiden.
Dari pembicaraan tersebut, menurut Muzani, terdapat kesepahaman bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden sebaiknya tidak berlangsung terlalu lama.
“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan,” ujar Muzani.
Ia berharap seluruh tahapan yang telah disepakati dapat berjalan lancar, mulai dari penyampaian dua nama calon oleh Presiden, proses verifikasi, hingga pelaksanaan rapat paripurna.
“Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” pungkasnya.
Dengan empat keputusan tersebut, MPR mulai mempersiapkan mekanisme kelembagaan untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden. Agenda berikutnya adalah menunggu surat permintaan resmi kepada Presiden, pengajuan dua nama calon, serta pemeriksaan persyaratan oleh tim verifikasi sebelum pemilihan dan pengesahan dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
- Penulis: Sandy Batman
- Editor: Sri Rezeki
Saat ini belum ada komentar