KBOBABEL.COM (ACEH UTARA) — Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan dampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, melalui relokasi warga dari wilayah rawan serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Langkah tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, saat meninjau langsung lokasi terdampak di Dusun Kareung, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Jumat (20/2/2026). Sabtu (21/2/2026)
Dalam kunjungannya, Tito menegaskan pemerintah tidak ingin warga terlalu lama bertahan di pengungsian darurat, khususnya tenda yang dinilai tidak layak untuk jangka panjang. Ia meminta pembangunan huntara segera diprioritaskan agar masyarakat dapat tinggal lebih aman dan nyaman sambil menunggu pembangunan rumah permanen.
“Saya ingin agar secepat mungkin dibangunkan hunian sementara yang layak. Jangan lagi tinggal di tenda karena di tenda itu tidak nyaman, apalagi untuk keluarga dengan anak-anak dan lansia,” ujarnya.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Utara sebelumnya menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal atau harus mengungsi akibat rumah mereka terendam dan rusak. Kondisi tersebut memicu kebutuhan mendesak akan tempat tinggal sementara yang memadai, sanitasi yang baik, serta akses terhadap layanan dasar.
Relokasi dari Kawasan Risiko Tinggi
Tito menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir dengan tingkat risiko tinggi atau yang disebut sebagai “zona merah”. Relokasi dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah korban terdampak kembali jika bencana serupa terjadi di masa depan.
“Relokasi berarti masyarakat yang sebelumnya berada di daerah merah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Jika dipindahkan, maka pemerintah wajib menyediakan hunian tetap bagi mereka,” tegasnya.
Menurut Tito, pendekatan ini merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana, bukan sekadar penanganan darurat. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan kembali pascabencana tidak mengulang kerentanan yang sama.
Skema Pembangunan Hunian
Pembangunan hunian bagi warga terdampak akan dilakukan melalui beberapa skema sesuai kondisi lahan dan pilihan masyarakat. Bagi warga yang memiliki tanah di lokasi aman dan memilih membangun rumah sendiri, prosesnya akan dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara itu, jika pembangunan dilakukan secara terpadu dalam satu kawasan permukiman baru, pelaksanaannya akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Model kawasan terpadu dinilai lebih efektif karena memungkinkan penyediaan infrastruktur dasar secara terintegrasi, seperti jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya.
Tito juga meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data rinci mengenai jumlah warga terdampak, status kepemilikan lahan, serta kebutuhan hunian. Data tersebut menjadi dasar pembagian tugas antarinstansi dan penentuan lokasi relokasi.
“Tanpa data yang akurat, proses percepatan akan sulit dilakukan. Karena itu, kami minta pemda segera menyampaikan data detail agar pembangunan bisa dimulai,” katanya.
Fasilitas Pendukung di Lokasi Baru
Selain hunian, pemerintah berencana membangun berbagai fasilitas pendukung di kawasan relokasi, termasuk tempat ibadah, sekolah, pusat kesehatan, serta sarana sosial lainnya. Infrastruktur tersebut dirancang agar masyarakat dapat menjalani kehidupan normal tanpa harus kembali ke wilayah lama yang rawan bencana.
Pendekatan ini juga bertujuan menjaga keberlanjutan sosial dan ekonomi warga, sehingga relokasi tidak hanya memindahkan rumah, tetapi juga memastikan kualitas hidup tetap terjaga.
Penyerahan Bantuan untuk Warga
Dalam kunjungan tersebut, Tito turut menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak. Bantuan meliputi perlengkapan ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan Al-Qur’an yang disebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan ribuan pakaian serta kebutuhan dasar lainnya untuk anak-anak maupun orang dewasa. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang kehilangan banyak harta benda akibat banjir.
“Kami datang bukan hanya untuk melihat kondisi, tetapi juga membawa bantuan. Mudah-mudahan ini bisa membantu bapak, ibu, dan anak-anak semua,” ujar Tito.
Harapan Pemulihan Cepat
Pemerintah berharap percepatan pembangunan huntara dan huntap dapat memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana. Relokasi ke kawasan aman juga diharapkan mampu mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material di masa mendatang.
Kasus banjir di Aceh Utara menjadi pengingat pentingnya perencanaan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana, terutama di daerah yang rawan banjir musiman. Dengan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Tujuan utama kita adalah memastikan masyarakat bisa hidup aman, nyaman, dan tidak lagi dihantui bencana yang sama,” pungkas Tito.
Langkah cepat pemerintah ini menjadi harapan baru bagi ribuan warga Aceh Utara untuk bangkit dari bencana dan memulai kembali kehidupan di lingkungan yang lebih aman. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
