Tangisan Darurat dari Aceh Utara, Bupati Minta Presiden Segera Kirim Bantuan

KBOBABEL.COM (Aceh Utara) – Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menyuarakan permohonan bantuan secara terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto menyusul kondisi darurat banjir yang telah melanda wilayahnya selama 12 hari. Ia menegaskan, hingga Rabu (3/12/2025), belum ada satu pun pejabat menteri dari Kabinet Merah Putih yang datang langsung meninjau Aceh Utara. Sementara itu, kondisi warga semakin memprihatinkan akibat keterbatasan logistik, akses kesehatan, dan proses evakuasi korban yang belum tuntas di sejumlah wilayah terisolasi. Kamis (4/12/2025)

Ismail menyampaikan bahwa bencana banjir yang melanda Aceh Utara telah menewaskan 121 orang, sementara 109 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Data tersebut tercatat hingga Rabu (3/12/2025) pukul 12.00 WIB. Ia mengaku kesulitan menangani dampak bencana dengan kemampuan daerah yang terbatas. Dalam pernyataannya yang disampaikan dengan nada emosional, Ismail menyebut bahwa rakyatnya berada dalam kondisi darurat kelaparan dan banyak jenazah korban yang belum dapat dievakuasi dari lokasi terdampak.

“Kami mohon pusat dan seluruh rakyat Indonesia bantu Aceh Utara. Pusat selain Basarnas belum hadir ke Aceh Utara. Rakyat saya kelaparan, jenazah rakyat saya belum diambil, tolong dibantu,” ujar Ismail. Ia mengaku heran mengapa hingga hampir dua pekan pascabencana belum terlihat kehadiran resmi pejabat pusat di wilayahnya. Ismail juga menyinggung adanya pernyataan dari pihak pusat yang menyebut banjir di Aceh Utara tidak terlalu parah.

“Apakah pejabat pusat tidak tahu? Lalu ada pejabat pusat yang menyatakan banjir tidak parah. Saya emosional, tolong bantu kami. Jangan biarkan rakyat kami mati kelaparan,” katanya. Menurut Ismail, kondisi di lapangan jauh lebih berat dari yang tergambar di laporan administratif. Akses menuju sejumlah kecamatan terputus, jembatan rusak, dan jalan tertutup lumpur serta arus banjir.

Ia juga menekankan bahwa dana darurat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat terbatas. Seluruh anggaran yang tersedia, kata dia, telah habis digunakan untuk membeli kebutuhan pokok warga terdampak.

“Rakyat saya tinggal baju di badan. Mereka kehilangan rumah, harta, dan benda. Sekarang sudah bertambah sakit-sakitan. Saya sudah kerahkan semua kekuatan daerah, namun tidak mampu menjangkau seluasnya wilayah ini,” ujar Ismail.

Banjir besar di Aceh Utara sendiri mulai terjadi sejak 22 November 2025. Hingga kini, beberapa titik masih terisolasi dan sulit dijangkau tim bantuan. Sementara itu, banjir di kabupaten lain di Provinsi Aceh baru terjadi pada 26 November 2025. Kondisi ini membuat beban penanganan di Aceh Utara menjadi jauh lebih berat karena wilayah terdampak lebih dulu mengalami kerusakan parah dan berkepanjangan.

Untuk mengatasi kendala distribusi bantuan, Ismail mengaku telah mengajukan permintaan bantuan helikopter kepada pemerintah pusat. Helikopter dinilai menjadi satu-satunya sarana yang memungkinkan untuk menyalurkan logistik ke daerah pedalaman seperti Langkahan dan wilayah terpencil lainnya. Namun hingga Rabu (3/12/2025), permintaan tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

“Saya minta helikopter buat distribusi bantuan ke pedalaman, ke pelosok Langkahan dan daerah lainnya. Tidak ada juga. Hari ini katanya akan ada distribusi lewat helikopter ke Langkahan,” kata Ismail.

Koordinator Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Kabupaten Aceh Utara, Robi, membenarkan bahwa distribusi bantuan menggunakan helikopter telah masuk dalam agenda operasi. Ia menyebut, bantuan udara dijadwalkan berangkat dari Banda Aceh.

“Hari ini sudah terjadwal dalam operasi BNPB dari Banda Aceh. Untuk Aceh Utara ada dua titik distribusi bantuan. Soal jadwal disesuaikan dengan rute helikopter,” jelas Robi.

Sementara itu, pemerintah pusat sebelumnya telah menyalurkan bantuan presiden untuk korban bencana banjir di wilayah Aceh dan Sumatera sejak Senin (1/12/2025). Bantuan tersebut dilepas oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanegara di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Bantuan yang dikirimkan terdiri dari 40 ton beras dari Kementerian Transmigrasi dan 10 ton beras dari Kementerian Sosial.

Sehari sebelumnya, AHY dan Menteri Transmigrasi juga melepas bantuan presiden sebanyak 1 ton yang didistribusikan menggunakan helikopter TNI jenis Caracal ke kawasan transmigrasi Samar Kilang, Kabupaten Bener Meriah. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang terputus akses darat akibat banjir dan longsor.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyambangi lokasi banjir di Aceh setelah sebelumnya meninjau banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Senin (1/12/2025) pagi. Berdasarkan tayangan Kompas TV, Prabowo bertolak menuju Aceh dari Bandara Sisimangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara.

“Saya ke Aceh, ke Medan, dan ke Aceh,” kata Prabowo dalam pernyataannya usai meninjau Tapanuli Tengah.

Dalam kunjungannya tersebut, Prabowo memastikan pemerintah akan segera mengirimkan bahan bakar minyak (BBM) ke lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah layanan publik akan dipulihkan secara bertahap, termasuk pasokan listrik.

“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Ada berapa desa yang terisolasi, insya Allah bisa kita tembus,” ucap Prabowo.

Namun demikian, Bupati Aceh Utara berharap perhatian pemerintah pusat dapat lebih difokuskan langsung ke wilayahnya yang menurutnya mengalami dampak terparah. Ia menilai percepatan distribusi bantuan, kehadiran pejabat pusat, serta penguatan armada evakuasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan warga yang masih bertahan di daerah terisolasi.

Ismail juga meminta agar pemerintah pusat tidak lagi mendasarkan penilaian kondisi di Aceh Utara hanya pada laporan tertulis. Ia berharap para pengambil kebijakan dapat melihat langsung kondisi warganya di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Yang kami butuhkan sekarang bukan sekadar pernyataan, tapi kehadiran dan bantuan nyata,” pungkasnya. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)