KBOBABEL.COM (Mentok) – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Pemkab Bangka Barat) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya pelayanan kebidanan, melalui peningkatan profesionalisme dan jenjang pendidikan para bidan. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Sapi’i Rangkuti, S.IP., dalam kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-5 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Bangka Barat, yang digelar di Gedung Baru Rakit Pemkab Bangka Barat, Selasa (27/5/2025).
Muscab bertema “Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Layanan Berkesinambungan Berbasis Bakti” ini menjadi momen penting untuk merumuskan arah dan strategi pelayanan kebidanan lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Muhammad Sapi’i Rangkuti menekankan bahwa profesionalisme para bidan harus terus ditingkatkan, tidak hanya dalam praktik, tetapi juga dari sisi pendidikan. Ia mendorong seluruh anggota IBI Bangka Barat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang Sarjana (S1).
“Banyak bidan kita masih lulusan D3 atau D4. Saya minta tingkatkan ke S1, agar pelayanan semakin berkualitas dan proses perizinan karier menjadi lebih mudah,” tegasnya disambut tepuk tangan para peserta.
Lebih jauh, Sapi’i Rangkuti menyatakan bahwa pihaknya siap menanggung risiko dan konsekuensi dari kebijakan ini, asalkan peningkatan pendidikan tidak mengganggu kewajiban pelayanan para bidan.
“Pendidikan penting, tapi tidak boleh mengabaikan tugas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme bukan hanya soal ijazah, tapi juga komitmen terhadap tugas,” ujarnya tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas tidak boleh berhenti di tataran administratif, tetapi harus tercermin dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia mencontohkan pentingnya prosedur pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) pada ibu hamil sebagai indikator nyata profesionalisme bidan.
“Cek kadar Hb sebelum persalinan adalah prosedur wajib. Bila rendah, harus ditangani. Ini cara kita menurunkan angka kematian ibu dan anak. Profesionalisme harus terukur lewat data dan dampaknya pada masyarakat,” ujarnya.
Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan visi Pemkab Bangka Barat dalam mewujudkan sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan, terutama dalam layanan primer seperti kebidanan. Ia berharap, dengan kepengurusan IBI periode 2023-2028, semangat transformasi ini bisa terus dikawal.
Penegasan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Bangka Barat dalam memposisikan para bidan sebagai ujung tombak transformasi layanan kesehatan, terutama di wilayah yang masih menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan dunia pendidikan, diharapkan Bangka Barat mampu mencetak tenaga kesehatan yang tidak hanya terampil, tapi juga memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam melayani masyarakat. (Yopi Herwindo/KBO Babel)
