“Mau Tak Mau!” Bupati Markus Pangkas TPP PNS Bangka Barat untuk Tutupi Defisit Rp52 Miliar

KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Pemkab Babar) mengaku pasrah dengan kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterapkan pemerintah daerah. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi keuangan Pemkab Babar yang mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp52 miliar pada tahun 2025. Selasa (8/7/2025)

Para PNS menyatakan memahami kondisi sulit tersebut dan siap menyesuaikan diri dengan kebijakan pimpinan.

“Intinya tidak ada masalah, kami pahami kondisi keuangan Pemkab Bangka Barat yang lagi defisit anggaran. Kami sebagai ASN bisa menyesuaikan diri,” ungkap salah seorang pegawai ASN di Pemkab Babar dilansir Bangkapos.com, Senin (7/7/2025).

“Karena kami bagaimanapun merupakan ASN tetap mengikuti arahan pimpinan. Dengan adanya kebijakan dari pimpinan tidak mengurangi kinerja dan pelayanan kami ke masyarakat,” lanjutnya.

Mereka juga berharap kondisi keuangan daerah dapat segera stabil agar kesejahteraan pegawai kembali membaik.

“Sudah ada gaji pokok juga dan TPP disesuaikan karena kemampuan daerah masing-masing. Kita berharap kondisi Pemkab Babar segera normal kembali dan tentunya upaya peningkatan kesejahteraan lebih baik lagi nanti ke depan untuk PNS dan pegawai Pemkab Babar,” harapnya.

Bupati Markus: Penyesuaian TPP adalah Jalan Terakhir

Bupati Bangka Barat, Markus, mengungkapkan bahwa kebijakan pemotongan TPP ASN merupakan langkah yang terpaksa diambil untuk menyelamatkan keuangan daerah dari defisit yang semakin melebar.

Menurut Markus, selain menutupi defisit, kebijakan yang ia sebut sebagai “penyesuaian TPP” ini juga ditujukan untuk membayar sejumlah utang Pemkab Babar kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan berbagai proyek pada tahun anggaran 2024, serta utang kepada BPJS Kesehatan.

“Ada penyesuaian TPP, karena melihat kondisi keuangan kita. Salah satu penyebabnya karena kita ada utang di APBD 2024. Kurang lebih Rp48,5 miliar ke pihak ketiga dan juga ada utang BPJS Kesehatan kurang lebih Rp12 miliar. Jadi, mau tidak mau setelah saya pikir satu bulan ini, secara matang. Terpaksa kami harus menyesuaikan TPP ASN,” tegas Markus kepada wartawan, Senin (7/7/2025) di kantor Bupati Babar.

Markus mengaku kebijakan ini diambil setelah melalui pertimbangan panjang selama satu bulan penuh. Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan penyesuaian TPP hanya berlaku bagi ASN, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan terdampak.

“PPPK tidak ada penyesuaian, hanya untuk PNS. Jadi nanti bakal dihitung oleh tim, yang terbesar dari Sekda, menyesuaikan TPP-nya. Kondisi ini sebenarnya berat sekali, tetapi untuk menyesuaikan ini. Karena tahun kemarin utang besar, sudah ditegur BPK perwakilan Pangkalpinang bahwa utang ini tidak boleh lagi seperti ini,” jelas Markus.

Tegur TAPD dan Evaluasi Anggaran

Markus juga menegaskan bahwa ia telah menyampaikan langsung kebijakan penyesuaian TPP dan kondisi keuangan daerah tersebut kepada seluruh ASN dan PPPK saat apel pagi di halaman kantor Pemkab Bangka Barat.

Menurutnya, para ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Babar memahami kondisi keuangan daerah yang sedang sulit.

“Saya sampai di apel, karena ini tidak pernah terjadi sejarah dari Bangka Barat berdiri sampai sekarang. Saya juga sudah menegur TAPD, karena bagi saya TAPD tidak cermat dalam menyusun anggaran di 2024, sehingga menimbulkan utang sebesar ini,” keluh Markus.

Selain pemotongan TPP, sejumlah anggaran lain juga dilakukan penyesuaian oleh Pemkab Babar, termasuk biaya perjalanan dinas hingga honor-honor kegiatan bupati.

“Anggaran perjalanan dinas banyak dipotong, termasuk honor-honor bupati. Honor kegiatan disesuaikan. Karena melihat kondisi keuangan. Kami sampaikan ke PNS untuk memaklumi, karena adanya utang tahun kemarin yang harus dibayarkan, dan ini bukan saya yang buat,” kata Markus.

Harapan Pemkab Babar untuk Tahun Depan

Markus berharap kondisi keuangan Pemkab Bangka Barat dapat kembali pulih pada tahun mendatang sehingga kebijakan penyesuaian seperti ini tidak perlu diterapkan lagi.

“Kita berharap tahun depan tidak seperti ini lagi. Kami akan cermat menyusun anggaran, terutama program-program prioritas untuk dapat dilaksanakan. Kedepan kita harus cermat, dan mencari pendapatan untuk APBD tahun depan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah cepat dan tepat yang harus diambil untuk menjaga stabilitas keuangan daerah agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.

Sementara itu, para ASN di lingkungan Pemkab Bangka Barat juga berharap pemerintah daerah dapat segera menemukan solusi agar kondisi keuangan daerah tidak terus mengalami defisit.

(Sumber: Bangka Pos, Editor: KBO Babel)