KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan. Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah menargetkan koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. Jum’at (17/7/2026)
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Koperasi se-Kota Pangkalpinang yang digelar di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, yang sekaligus membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional.
Dalam sambutannya, Dessy menyampaikan bahwa hingga pertengahan Juli 2026, Kota Pangkalpinang telah berhasil membentuk sebanyak 42 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari jumlah tersebut, dua koperasi telah diresmikan dan mulai menjalankan aktivitas operasionalnya, sementara 40 koperasi lainnya sedang menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan persiapan agar dapat segera beroperasi secara optimal.
“Di Kota Pangkalpinang sendiri telah terbentuk 42 Koperasi Merah Putih. Dua koperasi telah diresmikan dan mulai beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian dan persiapan operasional,” ujar Dessy.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan.
Program tersebut tidak hanya bertujuan membentuk lembaga ekonomi baru, tetapi juga menghadirkan koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat yang mampu menjawab berbagai kebutuhan warga.
Dessy menjelaskan, koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi berbagai kebutuhan pokok, membuka akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil, memperluas pemasaran produk unggulan daerah, hingga menyediakan berbagai layanan ekonomi yang selama ini sulit dijangkau masyarakat.
“Koperasi harus menjadi ruang bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui koperasi, aktivitas ekonomi dapat tumbuh lebih kuat karena seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat saat ini menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Secara nasional, lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.061 koperasi telah mulai beroperasi sebagai tahap awal implementasi program nasional yang diharapkan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam sambutan Menteri Koperasi yang dibacakannya, Dessy menegaskan bahwa koperasi memiliki karakter yang berbeda dengan badan usaha pada umumnya.
Jika perusahaan berorientasi pada pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, maka koperasi dibangun atas dasar semangat kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi merupakan bentuk usaha bersama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya berdasarkan semangat gotong royong, tolong-menolong, dan asas kekeluargaan,” ujarnya.
Prinsip tersebut, lanjutnya, merupakan warisan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, yang sejak awal menempatkan koperasi sebagai wujud nyata demokrasi ekonomi.
Dalam sistem koperasi, setiap anggota memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama dalam menentukan arah organisasi maupun mengembangkan usaha bersama.
Karena itu, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya secara berkelanjutan.
Selain membacakan sambutan Menteri Koperasi, Dessy juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memperkuat ekosistem koperasi melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan.
Pemerintah daerah, kata dia, akan terus meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan, pengawasan, serta penguatan tata kelola organisasi agar mampu menghadapi tantangan dunia usaha yang semakin kompetitif.
Menurut Dessy, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi menjadi faktor penting agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan profesional.
Di sisi lain, Pemkot Pangkalpinang juga mendorong transformasi digital dalam pengelolaan koperasi. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi mampu mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan efisiensi pelayanan kepada anggota, serta memperluas akses pemasaran melalui platform digital.
“Kami ingin koperasi di Pangkalpinang menjadi koperasi yang modern, sehat, profesional, transparan, akuntabel, dan memiliki daya saing sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Dessy berharap seluruh koperasi yang telah terbentuk dapat segera beroperasi secara maksimal sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan.
Ia juga mengajak seluruh insan koperasi, mulai dari pengurus, pengawas, anggota hingga seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga semangat gotong royong, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
Menurutnya, tantangan ekonomi yang semakin dinamis hanya dapat dihadapi melalui kerja sama yang kuat dan tata kelola organisasi yang baik.
Melalui Rakor Koperasi se-Kota Pangkalpinang ini, pemerintah berharap terbentuk sinergi yang semakin solid antara pemerintah daerah, gerakan koperasi, dan masyarakat dalam mengembangkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Dengan bertambahnya jumlah Koperasi Merah Putih yang segera beroperasi, Pemkot Pangkalpinang optimistis koperasi akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesejahteraan anggota, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Sri Rezeki/KBO Babel)
