KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Zulfikar Ahmad Tawalla, menyambut positif langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di pasar kerja internasional melalui jalur legal, aman, dan kompeten. Jum’at (29/5/2026)
Hal tersebut disampaikan Zulfikar saat menghadiri Sarasehan Refleksi Milad Pemuda Muhammadiyah ke-94 bersama Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia yang digelar di Rumah Dinas Residen Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (26/5/2026) malam.
Dalam kesempatan itu, Zulfikar mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mulai serius menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menghadapi peluang kerja di luar negeri yang semakin terbuka.
“Melihat antusias dan potensi anak-anak muda di Pangkalpinang, sebenarnya mereka memiliki modal yang cukup baik. Tinggal bagaimana kita menyusun format pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri,” ujar Zulfikar.
Menurutnya, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan program strategis arahan Presiden Republik Indonesia melalui Program SMK Global. Program tersebut ditargetkan mampu mengirim sekitar 50 ribu tenaga kerja terampil ke berbagai negara tujuan pada tahun ini.
Program tersebut dirancang untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri internasional, baik dari sisi keterampilan teknis maupun kemampuan bahasa asing.
Zulfikar menjelaskan, sejumlah bidang keahlian menjadi prioritas dalam program percepatan pelatihan tenaga kerja tersebut. Di antaranya profesi perawat atau nurse, tenaga manufaktur, welder, hospitality, hingga pengemudi profesional atau driver.
“Negara tujuan juga cukup banyak, mulai dari Jepang, Korea Selatan, beberapa negara Asia lainnya, Eropa Timur, hingga kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia,” katanya.
Ia mengatakan, peluang kerja di luar negeri saat ini masih sangat terbuka bagi tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dan kesiapan kerja yang baik. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global.
Selain membahas peluang kerja internasional, Wamen P2MI juga menyoroti maraknya kasus pengiriman pekerja migran ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik, terutama kasus yang berkaitan dengan penempatan pekerja di Myanmar dan Kamboja.
Menurutnya, fenomena tersebut terjadi dalam dua tahun terakhir dan mayoritas dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di luar mekanisme resmi pemerintah.
“Fenomena ini memang terjadi dalam dua tahun terakhir. Karena itu kami di kementerian sudah membentuk Gerakan Nasional Migran Aman. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar bermigrasi secara aman, legal, dan memiliki dokumen lengkap,” jelasnya.
Zulfikar menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan pekerja migran Indonesia, mulai dari proses pelatihan, penempatan, hingga pemulangan ke tanah air.
Ia menyebut arahan Presiden RI sangat jelas bahwa ekosistem perlindungan pekerja migran harus berjalan menyeluruh dan tidak boleh ada celah yang merugikan masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat agar mempersiapkan kompetensi, kesiapan fisik, dan mental dengan baik. Bekerja di luar negeri memang tidak mudah, tetapi juga tidak seburuk yang dibayangkan jika dilakukan secara legal dan terstruktur,” katanya.
Menurut Zulfikar, pekerja migran Indonesia yang berangkat secara legal memiliki perlindungan hukum, kontrak kerja yang jelas, jaminan kesehatan, hingga pendampingan apabila terjadi permasalahan di negara tujuan.
Sebaliknya, pekerja yang berangkat melalui jalur ilegal sangat rentan mengalami eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan orang, hingga kehilangan hak-hak dasar sebagai pekerja.
Karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar calon pekerja migran tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji besar tanpa prosedur resmi.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia secara legal dan profesional.
Menurutnya, Pemkot Pangkalpinang saat ini telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang meskipun baru berdiri sekitar dua tahun, namun terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
“Kita akan menyiapkan anak-anak muda Pangkalpinang agar memiliki kompetensi dan siap diberangkatkan ke luar negeri secara legal,” ujar Saparudin.
Wali Kota yang akrab disapa Prof. Udin itu mengatakan, pemerintah daerah akan memperkuat berbagai program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja internasional.
Selain keterampilan teknis, Pemkot Pangkalpinang juga fokus meningkatkan kemampuan bahasa asing masyarakat sebagai salah satu syarat utama dalam persaingan kerja global.
“Kalau di Pangkalpinang, kami punya program anak-anak yang dilatih harus memiliki sertifikasi nasional. Minimal kemampuan bahasa itu penting,” katanya.
Ia menambahkan, sertifikasi kompetensi menjadi langkah penting agar tenaga kerja asal Pangkalpinang memiliki daya saing dan diakui secara profesional di negara tujuan.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar program pengembangan tenaga kerja migran berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sarasehan tersebut juga menjadi ruang diskusi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat terkait pentingnya menciptakan pekerja migran yang kompeten, aman, dan terlindungi.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan generasi muda Pangkalpinang mampu memanfaatkan peluang kerja internasional secara positif dan menjadi tenaga kerja profesional yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat global. (Dwi Frasetio)
