PPDB Babel: Setiap Tahun Kita Bingung!

Oleh: Ujang Supriyanto (Ketua Simpul Babel)

Zonasi, Prestasi, Afirmasi, Mutasi, Kilometer, dan Sistem yang Bikin Pusing Massal.

Kalau ada lomba nasional kategori “Kekacauan Tahunan yang Konsisten Terjadi”, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Bangka Belitung sepertinya bisa masuk nominasi. Setiap tahun, para orang tua kembali berjibaku menghadapi hal yang seharusnya rutin dan sederhana: mendaftarkan anak ke sekolah negeri.

Tapi apa yang mereka temui?

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya — ribet, membingungkan, dan penuh drama. Bedanya cuma satu: tahun ini latar warna websitenya berubah. Tapi masalah? Masih langgeng seperti cinta lama yang tak kunjung selesai.

ZONASI: KALKULATOR DI ATAS AKAL

Kita semua sepakat bahwa sistem zonasi dibuat untuk pemerataan pendidikan. Tapi kenyataannya, banyak warga yang zonasinya “aneh”. Contoh nyata: rumah dengan jarak 500 meter dari sekolah A, tapi dinyatakan tidak masuk zonasi. Sementara yang rumahnya 2 kilometer malah masuk zonasi karena kebetulan garis lurus di peta digital lebih menguntungkan.

Pertanyaannya: anak ini mau sekolah atau ikut tes CPNS?

PRESTASI: YANG DILOMBAKAN SIAPA, YANG LULUS SIAPA

Lalu masuklah kita ke jalur prestasi. Secara teori, ini jalur alternatif bagi anak-anak yang punya kelebihan di bidang akademik atau non-akademik. Tapi sayangnya, sistem seleksi prestasi sering tidak jelas standarnya. Ada anak dengan piagam lomba nasional gagal, sementara yang menang lomba antar-pos ronda lolos.

Sekali lagi: niatnya bagus, tapi pelaksanaannya bikin Stress Tiap Tahun.

MUTASI & AFIRMASI: CELAH ATAU SOLUSI?

Jalur afirmasi sejatinya untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Tapi dalam praktiknya, banyak yang mempertanyakan akurasi data dan validitas dokumen. Surat domisili mendadak muncul, KK pindahan kilat, dan tiba-tiba banyak orang yang “diakui tidak mampu” hanya saat musim PPDB.

Mutasi pun kadang menjadi jalan tikus untuk “melompat zonasi”, bukan karena alasan kerja, tapi demi mengejar gengsi sekolah favorit.

Lalu, Harus Menyalahkan Siapa?

Jawabannya: bukan soal menyalahkan, tapi soal keberanian mengevaluasi.

PPDB ini bukan program baru. Sudah bertahun-tahun sistem ini diterapkan. Tapi, mengapa masalah-masalah yang sama terus berulang?

Apakah ini hanya karena kesalahan teknis? Atau karena memang sistemnya belum pernah benar-benar dikaji ulang dengan serius?

Gubernur Babel, para Bupati/Walikota, hingga jajaran Dinas Pendidikan, tampaknya ikut bingung sendiri.

Karena meskipun aturan sudah ada, pelaksanaannya di lapangan tetap membuat banyak pihak saling tunjuk dan saling salah sangka.

Stakeholder pendidikan tampak gagap menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dari masyarakat:

“Kenapa anak saya nggak masuk zonasi?”

“Kenapa anak yang nilainya lebih rendah bisa diterima?”

“Apakah pendaftaran ini berdasarkan sistem atau ‘sistem dan orang dalam’?”

Kalau ini terus dibiarkan, maka setiap tahun rakyat akan menanggung stres yang seharusnya tidak perlu. Sementara pemimpin-pemimpin daerah hanya akan menggelar rapat koordinasi yang hasilnya “akan ditindaklanjuti”, tapi tahun depan… bingung lagi.

PPDB di Babel harusnya bukan ajang survival, tapi proses pendidikan berkeadilan.

Yang dicari bukan siapa cepat dia dapat, bukan pula siapa dekat dia lolos. Tapi siapa yang memang berhak, dan bagaimana negara memfasilitasinya dengan sistem yang manusiawi.

Saatnya kita berhenti menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan dari sistem yang tidak siap.

Karena yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak kita, bukan sekadar kelengkapan dokumen PDF dan GPS. (Publisher: KBO Babel)