KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan perintah tegas kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan latihan militer besar-besaran di wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari operasi pemerintah dalam menindak aktivitas pertambangan timah ilegal yang marak di kawasan tersebut. Sabtu (18/10/2025)
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin resmi harus dihentikan. Ia menyebut, berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang beroperasi di Babel. Kondisi ini menyebabkan negara kehilangan sebagian besar potensi penerimaan dari sektor pertambangan.
“Indonesia kehilangan hingga 80 persen produksi timah akibat penambangan ilegal dan penyelundupan. Saya katakan ini harus dihentikan,” tegas Prabowo dalam pidatonya di acara Forbes Global CEO Conference 2025, dikutip Sabtu (18/10/2025).
Sebagai langkah konkret, Prabowo menginstruksikan TNI untuk menggelar latihan militer dengan melibatkan kapal perang, pesawat tempur, helikopter, dan drone di wilayah perairan sekitar Bangka Belitung. Ia menyebut kegiatan tersebut bukan hanya untuk latihan semata, melainkan juga untuk memperketat pengawasan terhadap keluar-masuknya kapal yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal.
“Saya membuat program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat terbang, helikopter, dan drone, dan kami memblokir kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau ke luar tanpa kami tahu apa yang ada di dalamnya,” ujar Prabowo.
Presiden juga menceritakan bahwa dalam operasi sebelumnya, pihaknya berhasil menyita sebuah kapal kecil yang membawa peti-peti berisi batangan timah dan logam tanah jarang hasil tambang ilegal.
“Kami menghitung dari operasi ini, kami menyelamatkan negara sekitar beberapa miliar dolar. Tahun depan produksi timah diharapkan bisa kembali ke posisi semula dan bahkan meningkat tiga sampai empat kali lipat dari tahun lalu,” katanya.
Selain menginstruksikan TNI, Prabowo juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal akan diikuti dengan langkah hukum tegas. Ia telah memerintahkan Jaksa Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi terhadap perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hukum pertambangan.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan BPKP untuk melakukan investigasi. Jika ada pelanggaran hukum, cabut konsesinya,” ujarnya menegaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti upaya pemerintah dalam memulihkan lahan-lahan yang disalahgunakan oleh korporasi besar. Ia menyebut bahwa hingga saat ini, pemerintah telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan sawit yang melanggar hukum.
Namun, Prabowo mengakui masih terdapat dua perkebunan besar yang sulit dieksekusi meski sudah ada putusan Mahkamah Agung.
“Saya bilang laksanakan, eksekusi. Dia bilang ‘Pak, ini dan itu’. Saya jawab ‘lho, kenapa takut?’. Saya perintahkan TNI mendampingi Kejaksaan Agung dan auditor negara, lindungi mereka masuk ke lokasi dan lakukan penyitaan. 100 ribu hektare kita ambil alih, dan tidak ada masalah,” tegasnya.
Prabowo menutup dengan menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menegakkan supremasi hukum, memulihkan aset negara, serta memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara adil dan bertanggung jawab.
(Sumber: CNBC Indonesia, Editor: KBO Babel)
