KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menindak tegas praktik ilegal di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan dan perkebunan. Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), Prabowo secara terbuka menantang para “pengusaha rakus” yang selama ini diduga mengabaikan kedaulatan negara dan terbiasa menyuap pejabat pemerintah. Jum’at (23/1/2026)
Prabowo menyebut, ada kelompok pengusaha yang merasa kebal hukum dan menganggap negara bisa dikendalikan dengan uang. Ia menilai praktik tersebut sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan supremasi hukum.
“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” ujar Prabowo di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa praktik-praktik semacam itu tidak akan berlaku di era kepemimpinannya. Ia bahkan secara terbuka menantang pihak-pihak tersebut untuk mencoba melakukan suap kepada aparat pemerintahan saat ini.
“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” tegasnya.
Dalam forum internasional tersebut, Prabowo juga memamerkan langkah-langkah tegas pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum di sektor sumber daya alam. Ia mengklaim, penindakan yang dilakukan pemerintahannya merupakan salah satu yang paling berani dan tegas sepanjang sejarah Indonesia.
Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penutupan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelamatkan lingkungan, menegakkan hukum, serta mengembalikan hak negara atas sumber daya alam.
Namun demikian, Prabowo mengakui bahwa pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Berdasarkan laporan dari jajarannya, masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lain yang saat ini tengah dibidik dan dipersiapkan untuk ditindak.
“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ungkapnya.
Selain penutupan tambang ilegal, dalam satu tahun pertama masa pemerintahannya, Prabowo menyebut negara telah menyita sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan dan tambang yang dikuasai secara ilegal. Lahan-lahan tersebut sebelumnya dikelola tanpa izin yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya itu, pemerintah juga mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung. Total luas lahan yang dicabut izinnya mencapai 1,01 juta hektar.
“Jika digabungkan dengan 4 juta hektar lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” jelas Prabowo.
Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk menghambat dunia usaha, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai hukum, berkeadilan, dan menghormati lingkungan serta kepentingan masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pengungkapan berbagai penyelewengan besar dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menyebut praktik-praktik tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Lebih lanjut, Prabowo membeberkan bahwa jumlah korporasi yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum mencapai 666 perusahaan. Pemerintah, kata dia, tidak akan ragu menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa pandang bulu.
“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” pungkas Prabowo.
Pernyataan keras Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha dan investor global bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya berkomitmen membangun iklim usaha yang bersih, transparan, dan berlandaskan hukum. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
