KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) — Pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan mengalami sejumlah hambatan teknis hingga memasuki Januari 2026. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini belum berjalan optimal di daerah, meski ditujukan untuk melayani ribuan penerima manfaat, terutama pelajar dan kelompok rentan. Selasa (13/1/2026)
Salah satu kendala utama adalah belum beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya menjadi tulang punggung distribusi MBG. Bahkan, beberapa lokasi SPPG yang sebelumnya tercantum dalam portal Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan tiba-tiba hilang tanpa penjelasan resmi. Kondisi ini memicu pertanyaan publik sekaligus sorotan terhadap kinerja Kepala BGN Regional Bangka Belitung selaku penanggung jawab pelaksanaan program di wilayah tersebut.
Hambatan teknis terbaru terungkap dari gagalnya dapur SPPG yang dikelola Yayasan Mitra Sehat Nol Delapan di Kabupaten Bangka Barat untuk mulai beroperasi. Padahal, pembangunan fisik dapur tersebut telah rampung 100 persen. Namun, proses validasi teknis belum juga tuntas sehingga operasional SPPG tertunda. Akibatnya, distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat di wilayah tersebut belum dapat dilakukan.
Selain itu, sejumlah yayasan yang mengaku telah siap membangun dapur SPPG pada Januari 2026 menyatakan nama dan lokasi mereka mendadak dihapus dari portal resmi BGN. Penghapusan ini dinilai tidak transparan dan menimbulkan ketidakpastian, baik bagi pengelola yayasan maupun masyarakat yang menunggu realisasi program MBG.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan masyarakat kepada Anggota DPR RI Komisi IV, Melati Erzaldi. Sebagai legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Melati memang ditugaskan mengawal dan mengawasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di daerah pemilihannya, termasuk program MBG di Bangka Belitung.
“Saya sebagai anggota DPR RI memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan MBG dan program prioritas Presiden Prabowo. Karena itu, saya sudah menyampaikan berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait kendala teknis yang menghambat pelaksanaan MBG di Bangka Belitung,” kata Melati.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat, program MBG yang sangat dinantikan penerima manfaat belum berjalan maksimal karena persoalan teknis di tingkat regional. Melati menegaskan, hambatan tersebut harus segera dibenahi agar tujuan program dapat tercapai sesuai arahan Presiden.
“Ini bagian dari tugas saya sebagai anggota Fraksi Gerindra untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo. Termasuk jika ada indikasi lain, misalnya dugaan permainan atau ketidakwajaran dalam pelaksanaan program, khususnya di Bangka Belitung, tentu harus ditelusuri dan diklarifikasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BGN Regional Bangka Belitung, Nyayu Kurnia Rahmadhini, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya menjalankan program MBG dengan berpegang penuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Ia menyatakan, seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk pembangunan dan validasi SPPG, dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan gizi.
BGN Regional Bangka Belitung juga memastikan target pembangunan 141 dapur SPPG di wilayah tersebut tetap menjadi komitmen. Bahkan, untuk memastikan kelancaran program MBG, sejumlah pejabat BGN pusat disebut telah turun langsung memantau kesiapan dan operasional dapur SPPG di lapangan.
Namun demikian, sorotan terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya datang dari daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya turut menyoroti mekanisme pengadaan dalam program MBG, khususnya yang menggunakan skema bantuan pemerintah (banper). Skema ini dinilai berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan temuan tersebut dalam konferensi pers Laporan Akhir Tahun 2025 KPK pada Desember 2025 lalu. Ia menjelaskan, kajian terhadap program MBG merupakan bagian dari 20 kajian yang dilakukan KPK sepanjang 2025 sebagai upaya pencegahan dan monitoring terhadap program strategis nasional.
Menindaklanjuti hasil kajian tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Di antaranya adalah penguatan kerangka regulasi, penataan ulang mekanisme pengadaan, kejelasan pembagian peran antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG.
Dengan berbagai sorotan ini, masyarakat berharap hambatan teknis di Bangka Belitung dapat segera diselesaikan. Program MBG diharapkan tidak hanya menjadi janji kebijakan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama peningkatan gizi nasional. (Sumber : wowbabel.com, Editor : KBO Babel)
