KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) — Sejumlah temuan mengemuka dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangka Barat. Mulai dari dugaan keberadaan dapur fiktif, titik koordinat dapur yang tidak sesuai lokasi, menu makan yang tidak variatif, hingga dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Rabu (8/10/2025)
Temuan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Barat, M. Soleh, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Ruang OR I Setda Pemkab Bangka Barat, Rabu (8/10/2025).
Dalam rapat tersebut, sejumlah laporan dari satuan tugas (Satgas) MBG dan Dinas terkait menunjukkan masih banyak persoalan yang harus dibenahi agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Fiktif itu mungkin data lama, sekarang sudah semua terdata di Badan Gizi Nasional (BGN). Lalu variatif menu memang itu temuan dan kita mengingatkan mereka agar dapat secara variatif, sehingga tidak bosan,” kata Sekda Bangka Barat, M. Soleh, kepada Bangka Pos, Rabu (8/10/2025) di Kantor Bupati.
Menurut Soleh, dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi di Bangka Barat saat ini baru satu unit, yakni di Kecamatan Kelapa. Sementara kecamatan lainnya masih dalam tahap persiapan pembangunan dapur dan verifikasi data penerima.
“Kita kembalikan ke BGN, kita siap mensuport apapun, sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik. Kita sebagai Satgas memonitor sejauh mana kesiapan pelaksanaan MBG di wilayah kita,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh dapur MBG di Bangka Barat wajib memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan oleh BGN, termasuk kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi dari Dinas Kesehatan.
“Dapur itu harus memenuhi laik higiene sanitasi, itu dilakukan Dinas Kesehatan,” ujar Soleh.
Pemkab Bangka Barat, kata Soleh, menargetkan seluruh dapur MBG yang akan beroperasi di setiap kecamatan dapat memenuhi syarat kelayakan secepatnya. Saat ini, proses sertifikasi tengah dilakukan pada dapur di Kecamatan Kelapa yang sudah aktif melayani ribuan pelajar.
“Jalan satu di Kecamatan Kelapa, dalam proses,” katanya.
Soleh juga mengingatkan petugas dapur agar benar-benar memperhatikan waktu dan kebersihan saat memasak, serta memastikan makanan yang disajikan sehat dan bergizi bagi para penerima manfaat.
“Kita imbau betul masak sesuai waktu yang tepat. Jangan tengah malam dan distribusi yang tepat. Program MBG ini tergantung di BGN melalui petugas yang ada di sini. Jadi setiap SPPG ada ahli gizi yang mereka rekrut,” tegasnya.
Meski sudah berjalan, program MBG di Bangka Barat dinilai belum merata. Dari tujuh kecamatan yang ada, baru satu kecamatan yang menjalankan program tersebut secara penuh, yaitu Kecamatan Kelapa.
Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini baru melayani 22 satuan pendidikan dengan total 3.195 siswa. Dapur mitra penyedia MBG juga baru tersedia satu unit, berlokasi di Kecamatan Kelapa.
Adapun rincian satuan pendidikan penerima manfaat program MBG di Kecamatan Kelapa terdiri dari 4 PAUD, 4 TK, 2 MI, 6 SD, 2 SMP, 1 MTs, dan 2 SMA.
Belum diketahui secara pasti penyebab keterlambatan pelaksanaan program di kecamatan lain. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari BGN serta memastikan kesiapan dapur dan data penerima.
Sekda Bangka Barat menegaskan, pihaknya bersama Satgas MBG akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan utama, yakni menyediakan makanan bergizi dan aman bagi anak sekolah di wilayah Bangka Barat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah melalui penyediaan makanan sehat setiap hari. Pemerintah pusat menargetkan program ini dapat berjalan di seluruh daerah secara bertahap, termasuk di wilayah Kabupaten Bangka Barat. (Sumber: Bangka Pos, Editor: KBO Babel)
