KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan proyek family office di Bali yang diinisiasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
“Anggaran nggak akan saya alihkan ke sana,” tegas Purbaya, Selasa (14/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi rencana pembangunan kawasan family office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Purbaya memastikan bahwa proyek tersebut bukan bagian dari prioritas pendanaan pemerintah melalui APBN.
Menurut Purbaya, meski dirinya mengetahui adanya pembahasan mengenai rencana tersebut, ia belum pernah menerima dokumen resmi atau penjelasan rinci mengenai konsep dan mekanisme pembangunan kawasan itu.
“Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan saat ini fokus pada pelaksanaan anggaran negara agar tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas fiskal serta mencegah terjadinya kebocoran anggaran.
“Fokus saya adalah memastikan penggunaan APBN berjalan sesuai prioritas pembangunan nasional dan tidak ada pemborosan. Kalau mau (buat family office), saya doakan,” kata Purbaya.
Pernyataan tegas ini sekaligus memperjelas bahwa proyek family office di Bali tidak akan mendapat dukungan finansial dari kas negara. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, hanya akan mengalokasikan dana untuk program yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan masuk dalam kerangka pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali. Tujuan dari proyek tersebut adalah untuk menarik masuknya investasi asing ke Indonesia dan menjadikan Bali sebagai pusat keuangan baru di kawasan Asia.
Menurut Luhut, kawasan tersebut dirancang menjadi gerbang bagi aliran dana investasi luar negeri yang akan disalurkan ke berbagai sektor riil, seperti infrastruktur, energi terbarukan, pariwisata, serta industri kreatif.
“Investor juga nantinya berkesempatan menjadi co-investor bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA),” jelas Luhut dalam keterangan sebelumnya.
Ia menambahkan, konsep family office yang akan dibangun di Bali diharapkan dapat meniru keberhasilan model serupa di sejumlah pusat keuangan dunia seperti Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, dan Singapura. Negara-negara tersebut dikenal sukses menarik dana investasi global melalui kebijakan ramah investor dan stabilitas hukum yang kuat.
Luhut menilai Bali memiliki potensi besar untuk menjadi hub keuangan internasional karena citra globalnya yang kuat, infrastruktur yang terus berkembang, serta reputasinya sebagai “work heaven” bagi investor dan profesional global.
“Bali sangat potensial menjadi kandidat utama untuk Indonesia Financial Centre (IFC),” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperjelas bahwa pelaksanaan proyek tersebut akan sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tanpa dukungan langsung dari APBN.
Pengamat ekonomi menilai langkah Purbaya merupakan bentuk kehati-hatian fiskal agar APBN tidak digunakan untuk proyek yang belum jelas manfaat dan model pembiayaannya. Menurut mereka, konsep family office seharusnya melibatkan dana investasi swasta, bukan anggaran publik.
Dengan demikian, pembangunan family office di Bali akan bergantung pada kemampuan DEN menarik minat investor global tanpa membebani anggaran negara. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan tetap fokus menjaga stabilitas fiskal dan mengarahkan belanja negara untuk kebutuhan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin anggaran dan transparansi fiskal di tengah upaya menarik investasi ke Tanah Air,” ujar salah satu analis ekonomi.
Dengan sikap tegas tersebut, Purbaya memastikan bahwa setiap penggunaan APBN akan tetap diarahkan untuk program strategis nasional yang sejalan dengan kepentingan publik, bukan proyek eksklusif seperti family office di Bali. (Sumber : Berita Nasional, Editor : KBO Babel)
