KBOBABEL.COM (Jakarta) – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta beberapa kepala lembaga di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam (19/08/2025). Senin (25/8/2025)
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung lebih dari empat jam secara tertutup dan fokus membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
“Pada Selasa malam kemarin, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Teddy, Presiden meminta laporan terkini terkait perkembangan kebijakan dan langkah hukum yang sudah dilakukan dalam upaya penertiban kawasan hutan maupun tambang ilegal yang selama ini menjadi masalah serius di berbagai daerah.
“Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ungkap Seskab Teddy.
Teddy menambahkan, arah pembahasan dalam forum mendadak di Hambalang itu sejalan dengan sikap tegas Presiden Prabowo yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi melalui Pidato Kenegaraan di hadapan rakyat Indonesia.
“Seskab pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan. Saat itu, Presiden Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi,” tulis Teddy.
Dalam pidatonya tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
“Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya,” ujar Presiden dalam Pidato Kenegaraan yang dikutip kembali dalam keterangan tertulis tersebut.
Pertemuan yang digelar di Hambalang itu dihadiri jajaran pejabat tinggi negara dan aparat penegak hukum. Beberapa menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain menteri, sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum juga turut serta dalam forum tersebut. Mereka adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Meski tidak dijelaskan secara rinci langkah apa saja yang akan diambil, pertemuan ini disebut sebagai bagian dari langkah awal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal berjalan efektif di lapangan.
Sejumlah kalangan menilai pertemuan mendadak tersebut menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menghadapi praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Dengan menggandeng jajaran penegak hukum tertinggi, Presiden dinilai ingin menegaskan pesan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan konsistensi antara pernyataan resmi Presiden dalam forum kenegaraan dengan tindak lanjut nyata dalam bentuk rapat terbatas bersama jajaran pembantunya. Pemerintah berkomitmen menertibkan kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal dan menindak tambang ilegal yang kerap menimbulkan kerugian besar bagi negara serta mengancam ekosistem lingkungan. (Sumber: BPMI Setpres, Editor: KBO Babel)
