Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » RDP DPR-Ditjenpas Bahas Lapas Cibinong, 6 Kesimpulan Disepakati Termasuk Penertiban Bangunan

RDP DPR-Ditjenpas Bahas Lapas Cibinong, 6 Kesimpulan Disepakati Termasuk Penertiban Bangunan

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
  • visibility 79
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) membahas temuan Ombudsman RI terkait sejumlah fasilitas yang disebut mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selasa (29/9/2026)

Rapat yang berlangsung lebih dari 2,5 jam pada Senin (28/9/2026) tersebut menghasilkan enam kesimpulan. Pembahasan berlangsung cukup tegang setelah sejumlah anggota Komisi XIII meminta adanya pertanggungjawaban dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo meminta apabila ditemukan unsur pidana dalam pengelolaan fasilitas maupun hubungan dengan warga binaan, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan.

“Kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap-menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses,” kata Yanuar dalam rapat.

Sementara itu, Ditjenpas memberikan klarifikasi terkait sejumlah fasilitas yang ditemukan di lingkungan Lapas Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi membantah bahwa fasilitas tersebut diperuntukkan bagi narapidana tertentu.

Menurut Mashudi, berdasarkan pemeriksaan sementara, sejumlah barang yang menjadi sorotan merupakan barang milik pribadi Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib).

“Berdasarkan pemeriksaan sementara, televisi, perabotan rumah tangga, sofa, springbed, serta kulkas berisi 3 botol wiski dan 1 botol bir merupakan barang milik pribadi Kasi Kamtib,” ujar Mashudi.

Mashudi juga menyampaikan bahwa sejumlah bangunan maupun fasilitas yang berada di Lapas Cibinong disebut memiliki dasar hukum. Namun, perbedaan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi salah satu hal yang akan ditindaklanjuti Komisi XIII.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya kemudian menyampaikan enam kesimpulan hasil rapat.

Pertama, Komisi XIII DPR RI akan melakukan kunjungan langsung ke Lapas Kelas IIA Cibinong bersama Ditjenpas.

Kunjungan tersebut bertujuan menindaklanjuti perbedaan hasil temuan Ombudsman dengan klarifikasi dan hasil pengecekan langsung yang disampaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Komisi XIII DPR RI akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Willy.

Namun, hingga rapat berlangsung, Komisi XIII belum menentukan waktu pelaksanaan kunjungan tersebut.

Kedua, Komisi XIII DPR RI akan menggelar rapat bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rapat tersebut akan digunakan untuk meminta penjelasan sekaligus hasil pemeriksaan internal terkait persoalan di Lapas Cibinong.

Ketiga, Komisi XIII mendorong dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait dengan temuan tersebut. DPR juga meminta penerapan sanksi secara tegas dan proporsional apabila ditemukan pelanggaran.

“Serta penerapan sanksi secara tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Willy.

Artinya, bentuk sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, penyelesaian persoalan di Lapas Kelas IIA Cibinong harus mengacu pada Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang diminta untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan terkait pengelolaan dan kondisi lembaga pemasyarakatan.

Kelima, Komisi XIII meminta Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI segera merumuskan rekomendasi untuk perbaikan menyeluruh.

Perbaikan tersebut mencakup aspek tata kelola, pengawasan, hingga sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan lapas secara lebih luas, tidak hanya di Cibinong.

Keenam, Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong serta bangunan serupa di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

Selain pembongkaran, DPR juga meminta dilakukan penertiban terhadap aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai aturan.

“Keenam, Komisi XIII DPR mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong dan seluruh Lapas yang ada di Indonesia, serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan,” kata Willy.

Enam kesimpulan tersebut selanjutnya menjadi dasar tindak lanjut Komisi XIII terhadap persoalan yang mencuat setelah adanya temuan Ombudsman. Pemeriksaan lanjutan, kunjungan lapangan, serta rapat dengan Itjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjadi bagian dari proses untuk memperjelas perbedaan hasil pemeriksaan dan menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bank Indonesia Tegaskan Transparansi, Gelar Roadshow KIP dengan Komisi Informasi

    Bank Indonesia Tegaskan Transparansi, Gelar Roadshow KIP dengan Komisi Informasi

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Surabaya) – Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Hotel DoubleTree by Hilton, Surabaya, pada Kamis (25/9/2025).  Kegiatan ini menghadirkan langsung Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai narasumber utama, sekaligus menjadi forum strategis memperkuat sinergi antara BI, KI Pusat, dan KI Daerah. […]

  • PT Timah Restocking 400 Kepiting Bakau di Kundur, Dukung Kelestarian Ekosistem dan Kesejahteraan Nelayan

    PT Timah Restocking 400 Kepiting Bakau di Kundur, Dukung Kelestarian Ekosistem dan Kesejahteraan Nelayan

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (KARIMUN) – PT Timah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui program restocking kepiting bakau yang dilakukan secara rutin sebagai bagian dari reklamasi laut. Senin (16/6/2025) Pada Jumat (13/6/2025), PT Timah melalui Divisi Area Kundur menebar sebanyak […]

  • Api Merambat hingga Lintas Timur, Petugas Gabungan Padamkan Kebakaran Selindung

    Api Merambat hingga Lintas Timur, Petugas Gabungan Padamkan Kebakaran Selindung

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Kebakaran lahan dan hutan melanda kawasan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Rabu (2/9/2026). Kobaran api membakar vegetasi di area yang cukup luas dan merambat dari sekitar Jalan Bejo, Selindung, hingga mengarah ke kawasan Jalan Lintas Timur. Kamis (3/9/2026) Kebakaran mulai terlihat sekitar pukul 12.00 WIB. Api kemudian semakin membesar sekitar pukul […]

  • Fishing Competition 2026 Jadi Ajang Silaturahmi Karyawan PT TIMAH Tbk di Sungailiat

    Fishing Competition 2026 Jadi Ajang Silaturahmi Karyawan PT TIMAH Tbk di Sungailiat

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 428
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA) – Ratusan angler yang merupakan karyawan PT TIMAH Tbk memadati kawasan eks Galangan DOK Air Kantung, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Sabtu (17/1/2026). Mereka antusias mengikuti Fishing Competition 2026 yang digelar oleh Ikatan Karyawan Wilayah Sungailiat bekerja sama dengan Divisi Engineering & Operation Excellent PT TIMAH Tbk. Senin (19/1/2026) Kegiatan ini berlangsung meriah dan […]

  • Diskon Tarif Listrik 50 Persen Resmi Dibatalkan Pemerintah

    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Resmi Dibatalkan Pemerintah

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan keputusan ini diambil dalam rapat para menteri karena proses penganggaran untuk program tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Selasa (3/6/2025) “Sehingga, kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan (diskon tarif listrik) […]

  • Jaga Laut dan Hak Nelayan, Kapolsek Mentok Pimpin Himbauan Hentikan Tambang Timah Ilegal di Perairan Bangka Barat

    Jaga Laut dan Hak Nelayan, Kapolsek Mentok Pimpin Himbauan Hentikan Tambang Timah Ilegal di Perairan Bangka Barat

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (MENTOK) — Kapolsek Mentok, Iptu Rusdi Yunial, turun langsung memimpin kegiatan himbauan terhadap penambang timah ilegal yang masih beroperasi di dua titik perairan, yakni Tembelok, Kelurahan Tanjung, dan perairan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada Sabtu (25/10/2025). Senin (27/10/2025) Langkah tegas ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas […]

expand_less