Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Rina Tarol Sentil Pengelolaan Tambang PT Timah, Minta Laut dan Ruang Tangkap Nelayan Dilindungi

Rina Tarol Sentil Pengelolaan Tambang PT Timah, Minta Laut dan Ruang Tangkap Nelayan Dilindungi

  • account_circle Sandy Batman
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 1
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Persoalan tumpang tindih wilayah perikanan tangkap dengan izin usaha pertambangan (IUP) kembali menjadi perhatian dalam pembahasan penataan ruang pesisir dan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Jum’at (20/11/2026)

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Babel, Rina Tarol, mendesak agar kawasan perikanan tangkap yang beririsan dengan wilayah izin pertambangan dikeluarkan dari zona tambang.

Menurut Rina, penataan ruang pesisir harus mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan nelayan, perlindungan ekosistem laut, serta kepentingan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.

Desakan tersebut disampaikan Rina dalam rapat koordinasi dan inventarisasi usulan perubahan alokasi ruang dari zona pertambangan menjadi zona perikanan tangkap bersama pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah pemangku kepentingan, Kamis (19/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Rina secara khusus menyoroti persoalan kawasan pesisir di Kabupaten Bangka Selatan (Basel). Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Lepar Pongok, Rias, Merbau, dan Batu Perahu.

Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi perikanan dan sumber daya laut yang penting bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, wilayah yang selama ini menjadi ruang tangkap nelayan seharusnya mendapatkan perlindungan melalui pengaturan zonasi yang jelas.

Rina mengingatkan, keberadaan aktivitas pertambangan di kawasan yang bersinggungan dengan ruang tangkap nelayan berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan konflik kepentingan. Apalagi, laut merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat pesisir di Bangka Selatan.

“Kami bukan anti tambang. Suami saya juga orang tambang. Tetapi kami berharap PT Timah memiliki teknologi modern dan sistem pengelolaan yang baik, bukan hanya mengandalkan strategi mitra-mitra,” tegas Rina.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang disorot bukan semata-mata keberadaan industri pertambangan, melainkan bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan tata kelola, kemampuan teknologi, serta dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Soroti Pengelolaan Tambang PT Timah

Selain mendesak perubahan zonasi, Rina turut memberikan perhatian terhadap pengelolaan wilayah pertambangan oleh PT Timah.

Ia menilai perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap pola pengelolaan pertambangan, terutama di wilayah yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, PT Timah sebagai perusahaan yang memiliki wilayah izin pertambangan di Bangka Belitung harus mampu menjaga aset perusahaan sekaligus memastikan kegiatan operasional berjalan dengan sistem pengelolaan yang baik.

Rina juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pertambangan. Ia berharap perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan produksi, tetapi juga memperhatikan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional.

Baginya, pengelolaan pertambangan membutuhkan perencanaan matang, teknologi yang memadai, serta pengawasan yang konsisten agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.

Dalam kesempatan itu, Rina turut menyinggung angka kerugian lingkungan di Bangka Belitung yang disebut mencapai Rp21 triliun.

Angka tersebut menjadi salah satu perhatian yang menurutnya harus disikapi secara serius oleh pemerintah daerah maupun perusahaan pertambangan.

Ia meminta agar persoalan kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dalam menentukan wilayah yang layak untuk kegiatan pertambangan maupun kawasan yang harus dilindungi.

“Tolong Pak Bupati, ayo kita sepakat mengusahakan wilayah-wilayah tambang yang berkonflik dengan nelayan dikeluarkan dari zona tambang,” ujarnya.

IUP Swasta Juga Diminta Dievaluasi

Tidak hanya menyoroti IUP milik PT Timah, Rina juga mengangkat persoalan keberadaan izin usaha pertambangan perusahaan swasta di Kabupaten Bangka Selatan.

Ia meminta kejelasan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat, terutama berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir.

Menurut Rina, perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Tanggung jawab terhadap lingkungan dan kondisi sosial tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberadaan IUP, lanjutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan kepentingan masyarakat yang telah lebih dahulu menggantungkan kehidupan pada kawasan pesisir.

Karena itu, inventarisasi usulan perubahan alokasi ruang menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang selama ini berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pertambangan dan perikanan.

Penataan Ruang Harus Berpihak kepada Nelayan

Rina menegaskan, pembahasan perubahan zonasi dalam RZWP3K harus menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian terhadap ruang tangkap nelayan.

Menurutnya, kawasan perikanan tangkap harus memiliki perlindungan yang jelas agar masyarakat pesisir dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa dibayangi konflik dengan kegiatan pertambangan.

Penataan ruang juga harus memperhitungkan kelestarian ekosistem laut. Sebab, kerusakan lingkungan pesisir tidak hanya berdampak terhadap kondisi alam, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap hasil tangkapan dan pendapatan nelayan.

Ia berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPRD, serta perusahaan pertambangan dapat membangun kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih zonasi tersebut.

Aspirasi yang disampaikan dalam rapat koordinasi itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan Pansus RZWP3K DPRD Babel dalam merumuskan perubahan alokasi ruang pesisir dan laut.

Dengan demikian, penataan kawasan pesisir Bangka Belitung tidak hanya mengakomodasi kepentingan industri pertambangan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap nelayan, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, serta memastikan masyarakat pesisir tetap memiliki ruang untuk mencari penghidupan.

Bagi Rina, keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan nelayan harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan tata ruang pesisir di Bangka Belitung. (Sumber : Radar Bahtera, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Sandy Batman
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less