Ada Bukti yang Masih Diburu, Bareskrim Tunda Pemaparan Kasus Dugaan Makar ke Kejagung
- account_circle Farraz Prakasa
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Bareskrim Polri.(REQnews)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penundaan tersebut dilakukan karena tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri masih fokus melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan alat bukti tambahan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan perubahan jadwal tersebut. Ia menyampaikan bahwa penyidik membutuhkan waktu untuk menuntaskan kegiatan pengembangan penyidikan sebelum memaparkan hasilnya kepada Kejagung.
“Expose diundur minggu depan,” kata Susatyo, Jumat (20/11/2026).
Meski memastikan ekspose akan dilaksanakan pekan depan, Susatyo belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaannya.
Ia menjelaskan, saat ini penyidik masih melakukan pengembangan lanjutan melalui penggeledahan di beberapa wilayah, termasuk Bogor dan Tangerang.
“Saat ini Tim Penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” ujarnya.
Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan makar, akses ilegal, serta dugaan pemusnahan alat bukti elektronik.
Sebelumnya Dijadwalkan Ekspose ke Kejagung
Sebelumnya, Bareskrim Polri merencanakan ekspose perkembangan perkara kepada Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026.
Rencana tersebut muncul setelah penyidik Dittipidum menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026).
Dalam gelar perkara tersebut, penyidik melibatkan sejumlah unsur pengawasan dan pihak terkait, di antaranya Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta para ahli.
Pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan untuk mencermati fakta dan bukti baru yang telah diperoleh selama proses penyidikan.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyidik turut memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Pada Kamis (19/11/2026), Susatyo sebelumnya telah menyampaikan rencana ekspose tersebut.
“Rencana Jumat kami laksanakan ekspose di Kejagung,” ungkapnya.
Namun, perkembangan kegiatan penyidikan, khususnya penggeledahan lanjutan di Bogor dan Tangerang, membuat agenda tersebut harus dijadwalkan ulang.
Kasus Dugaan Makar Sudah Naik Penyidikan
Dalam perkembangan sebelumnya, Bareskrim Polri telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.
Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan, tetapi juga mencakup dugaan akses ilegal dan pemusnahan alat bukti elektronik.
Peningkatan status ke tahap penyidikan menunjukkan bahwa kepolisian tengah mendalami dugaan tindak pidana berdasarkan rangkaian fakta dan bukti yang telah dikumpulkan.
Meski demikian, penyidik masih melakukan pengembangan untuk memperkuat pembuktian sebelum perkembangan perkara dipaparkan kepada Kejaksaan Agung.
Ekspose menjadi salah satu tahapan penting dalam koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan, terutama untuk membahas hasil penyidikan serta memastikan kelengkapan aspek hukum perkara.
Karena itu, hasil penggeledahan di Bogor dan Tangerang diperkirakan menjadi bagian penting dari materi yang akan disampaikan dalam ekspose pekan depan.
Empat Perwira Tinggi Terseret Perkara Penyadapan
Di sisi lain, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh juga berkembang di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam perkara tersebut, empat perwira tinggi Polri disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Perkembangan tersebut menambah perhatian publik terhadap penanganan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Dua Perwira Polri Dijatuhi Sanksi PTDH
Selain proses pidana, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut juga berlanjut melalui mekanisme etik internal Polri.
Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah digelar terhadap Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam proses tersebut, keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Korps Bhayangkara.
Sanksi etik tersebut menjadi bagian dari penanganan internal kepolisian, yang berjalan di tengah proses hukum atas perkara dugaan penyadapan.
Dengan ditundanya ekspose, perhatian kini tertuju pada hasil penggeledahan lanjutan yang dilakukan penyidik di Bogor dan Tangerang.
Bareskrim dijadwalkan memaparkan perkembangan perkara kepada Kejagung pekan depan. Namun, hingga Jumat (20/11/2026), belum ada kepastian mengenai tanggal pelaksanaan ekspose maupun rincian temuan terbaru dari rangkaian penggeledahan tersebut.
Hasil pengembangan penyidikan selanjutnya akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana pembuktian perkara dugaan makar dan dugaan tindak pidana terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto. (Sumber : metrotvnews.com, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Farraz Prakasa
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar