KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian serius di tingkat parlemen. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah dampak pelemahan rupiah agar tidak meluas ke masyarakat, khususnya terhadap harga kebutuhan pokok dan daya beli. Jum’at (15/5/2026)
Menurut Misbakhun, fluktuasi rupiah yang tidak segera dimitigasi dapat memberikan efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi. Mulai dari meningkatnya biaya produksi, naiknya harga barang impor, hingga potensi kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” ujarnya, dikutip Jumat (15/5/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada stabilitas angka nilai tukar, tetapi juga harus menjaga kepercayaan pelaku pasar agar tidak terjadi arus modal keluar (capital outflow) yang dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Dalam pandangannya, komunikasi kebijakan ekonomi harus dilakukan secara cepat, jelas, dan kredibel agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan investasi maupun produksi.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” tegasnya.
Dorongan Penguatan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor
Selain kebijakan moneter, Misbakhun juga menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Menurutnya, implementasi DHE yang efektif dapat membantu memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Ia menilai kebijakan ini harus disertai dengan pengawasan ketat agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap stabilitas rupiah, bukan hanya bersifat administratif.
Di sisi lain, ia juga menekankan perlunya relaksasi bagi sektor industri tertentu yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Hal ini penting agar kenaikan biaya produksi tidak serta-merta dibebankan kepada konsumen.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujarnya.
BI Diminta Proaktif Jaga Stabilitas Pasar
Komisi XI DPR juga meminta Bank Indonesia untuk lebih proaktif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI diharapkan tidak hanya merespons kondisi pasar, tetapi juga melakukan langkah antisipatif untuk mencegah volatilitas berlebihan.
BI juga didorong untuk memperkuat kepercayaan pasar melalui kebijakan moneter yang konsisten serta komunikasi yang transparan kepada pelaku ekonomi. Stabilitas nilai tukar dinilai sangat penting untuk menjaga iklim investasi dan aktivitas perdagangan nasional.
Ekonomi Tumbuh, Konsumsi Jadi Penopang Utama
Di tengah tekanan pelemahan rupiah, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tersebut, yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih relatif kuat meskipun terjadi tekanan pada nilai tukar.
“Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” ujarnya.
Kontribusi konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 2,94 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi menyumbang 1,79 persen dan belanja pemerintah berkontribusi 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Struktur pertumbuhan tersebut dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di mana setiap sektor dikalikan dengan pangsanya dalam perekonomian nasional.
Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk dalam menghadapi tekanan eksternal seperti pelemahan rupiah dan ketidakpastian global.
Penguatan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat menjaga stabilitas makroekonomi, menekan inflasi, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Dengan kondisi ekonomi yang masih tumbuh positif, pemerintah menilai momentum ini harus dijaga agar tidak terganggu oleh tekanan nilai tukar yang berlebihan. Fokus utama saat ini adalah memastikan stabilitas rupiah tetap terjaga sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
