KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak seharusnya dilihat dari sisi keuntungan dan kerugian semata. Ia menekankan bahwa keberadaan kereta cepat merupakan bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Selasa (4/11/2025)
Hal itu disampaikan Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti polemik yang muncul mengenai besarnya utang dan kerugian yang ditanggung konsorsium BUMN dalam proyek Whoosh.
“Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” kata Prabowo di hadapan pejabat dan tamu undangan.
Menurutnya, konsep public service obligation (PSO) telah menjadi dasar dalam pengelolaan berbagai sarana transportasi publik di banyak negara. Pemerintah, kata Prabowo, memiliki kewajiban untuk menyediakan akses transportasi yang cepat, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat, meskipun secara finansial proyek tersebut belum menghasilkan keuntungan besar.
“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” tegasnya.
Prabowo menuturkan, dirinya telah mempelajari secara detail kondisi keuangan proyek tersebut dan memastikan bahwa beban yang ditanggung masih dapat dikendalikan. Ia meminta seluruh pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, untuk tetap optimistis dan tidak khawatir terhadap isu utang maupun kerugian.
“Indonesia bukan negara sembarangan. Saya hitung, enggak masalah. PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” ucap Presiden dengan nada tegas.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menjelaskan bahwa pemerintah selama ini telah berperan aktif dalam memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat. Hal itu, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan publik yang inklusif.
“Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” tandasnya.
Pernyataan Prabowo tersebut menjadi respons atas sorotan publik terkait kondisi keuangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), entitas anak KAI yang menaungi proyek KCJB. Berdasarkan laporan keuangan PSBI per 30 Juni 2025 (unaudited), entitas itu mencatat kerugian hingga Rp4,195 triliun sepanjang 2024.
Jika dirata-rata, kerugian tersebut setara dengan sekitar Rp11,49 miliar per hari. Kondisi tersebut masih berlanjut di tahun 2025, di mana PSBI kembali mencatat kerugian sebesar Rp1,625 triliun hingga semester I tahun ini.
Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yaitu 58,53 persen, berdasarkan penugasan dari pemerintahan sebelumnya di era Presiden Joko Widodo. Selain KAI, tiga BUMN lain yang menjadi pemegang saham adalah PT Wijaya Karya (Wika) dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 7,08 persen, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) sebesar 1,03 persen.
Meski kondisi keuangan PSBI menjadi perhatian publik, Prabowo menilai bahwa manfaat jangka panjang dari proyek Whoosh jauh lebih penting. Ia menyebut, keberadaan kereta cepat telah membuka peluang baru bagi konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung.
“Proyek seperti ini memang besar, kompleks, dan jangka panjang. Tapi manfaatnya akan terasa bagi generasi berikutnya. Kita tidak bisa hanya berpikir pendek dan menghitung untung rugi sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya akan memastikan seluruh proyek strategis nasional tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan. Ia juga meminta kementerian terkait, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, untuk menjaga efisiensi pengelolaan serta memastikan tidak terjadi kebocoran dana dalam setiap program transportasi publik.
“Yang penting uang rakyat digunakan dengan benar. Jangan ada yang disalahgunakan. Kalau semua jujur, transparan, insyaallah rakyat akan menikmati hasilnya,” tutup Prabowo.
Dengan pernyataan ini, Prabowo menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam menempatkan proyek Whoosh sebagai bagian dari strategi pembangunan transportasi nasional yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar perhitungan komersial jangka pendek. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
