Skandal Tambang Nikel Sultra Mencuat, Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korporasi

KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Terbaru, penyidik menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara yang mencakup aktivitas pertambangan periode 2013–2025. Kamis (12/11/2026)

Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dilakukan oleh tim penyidik Kejagung pada Selasa (10/11/2026). Perusahaan tersebut diduga berada dalam kendali Arif Kurniawan (AK) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penetapan tersangka korporasi merupakan bagian dari pengembangan penyidikan untuk mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan dalam praktik korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

“Pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,” ujar Anang kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan.

Penetapan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga korporasi yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan yang bermasalah.

Dalam perkembangan penyidikan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di enam lokasi yang merupakan kantor perusahaan terafiliasi dengan PT BSJ. Lokasi tersebut tersebar di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Buton Tengah.

Enam lokasi yang digeledah meliputi kantor PT AMI di Kendari, kantor PT AMI di lokasi tambang Kabupaten Konawe Utara, serta kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.

Penggeledahan berikutnya dilakukan di kantor PT AMI di Kota Kendari, kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, dan kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen maupun bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan nikel.

Atas perkara tersebut, PT BSJ disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.

Alternatif sangkaan lainnya yakni Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.

Sita Uang Rp11,79 Miliar dari Enam Lokasi

Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, Kejagung telah melakukan penggeledahan di enam lokasi pada Kamis (5/11/2026).

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan itu, penyidik menemukan sejumlah dokumen, uang tunai, dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Saiful Bahri, menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut mencakup periode 2017–2025.

Menurut Saiful, enam lokasi yang digeledah terdiri atas sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan; tiga kantor perusahaan di APL Tower Central Park, Jakarta Barat, yakni PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA.

Selain itu, penyidik menggeledah kantor PT DDR di Mid Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, serta kantor PT DDR di kawasan SCBD, Jakarta Pusat.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dengan total mencapai Rp11,79 miliar dari dua lokasi.

“Tempat pertama Rp11,2 miliar, dan tempat kedua sejumlah Rp595 juta. Serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV,” ungkap Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).

Selain uang tunai, dokumen yang diamankan berkaitan dengan aktivitas operasional dan transaksi sejumlah perusahaan dengan pihak-pihak yang terafiliasi.

Penyidik juga telah memeriksa sejumlah pihak yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendalami hubungan bisnis, aliran transaksi, serta dugaan keterlibatan masing-masing pihak.

Lima Perusahaan Tambang Diduga Dikendalikan Satu Pemilik Manfaat

Dalam penyidikan, Kejagung menemukan dugaan bahwa kegiatan usaha pertambangan nikel yang dilakukan lima perusahaan dikendalikan oleh Arif Kurniawan sebagai penerima manfaat.

Lima perusahaan tersebut adalah PT BSJ dengan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) sekitar 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, dan PT AMID seluas 1.026 hektare.

Selain kelima perusahaan tersebut, penyidik juga menelusuri PT HJ yang pengelolaannya dilakukan melalui holding PT DDA bersama LEI.

Saiful menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan perpanjangan izin eksplorasi PT BSJ dan PT KAA.

Menurutnya, IUP eksplorasi kedua perusahaan tersebut telah berakhir pada 2015. Namun, izin tersebut tetap diperpanjang melalui skema *suspend* sebanyak tiga kali.

Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan itu sebelumnya telah ditolak oleh pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.

“Namun oleh karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara, sehingga penolakan tersebut dicabut,” kata Saiful.

Penyidik menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penyelenggara negara dalam proses perizinan pertambangan tersebut.

Diduga Ada Pemberian Uang untuk Memuluskan Persetujuan RKAB

Selain dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perpanjangan izin, Kejagung juga mendalami dugaan pemberian sejumlah uang dari pihak korporasi kepada penyelenggara negara.

Pemberian uang tersebut diduga bertujuan memengaruhi dan memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan-perusahaan pertambangan nikel.

Persetujuan RKAB menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional pertambangan. Melalui persetujuan tersebut, perusahaan diduga dapat menjalankan kegiatan penambangan secara melawan hukum sehingga memberikan keuntungan bagi korporasi.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan. Namun, hingga saat ini nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh auditor.

Kejagung masih menelusuri rangkaian proses perizinan, persetujuan RKAB, hingga transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan sejumlah perusahaan tersebut.

Keberadaan Arif Kurniawan Masih Ditelusuri

Di tengah pengembangan perkara, keberadaan Arif Kurniawan selaku pihak yang diduga menjadi pengendali dan penerima manfaat sejumlah perusahaan tambang tersebut juga menjadi perhatian penyidik.

Saiful mengungkapkan, berdasarkan kajian tim penyidik yang bekerja sama dengan instansi terkait, data perlintasan menunjukkan Arif berada di luar negeri.

“Dan kami sudah bekerja sama dengan pihak Imigrasi untuk mencari keberadaannya,” ujarnya.

Kejagung terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri keberadaan Arif sekaligus mendalami dugaan keterlibatannya dalam perkara tersebut.

Penyidikan juga diarahkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk hubungan antara perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyitaan uang Rp11,79 miliar, serta penggeledahan sejumlah kantor perusahaan menjadi bagian dari upaya Kejagung mengungkap dugaan praktik korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel.

Perkara ini masih dalam proses penyidikan. Penghitungan kerugian negara dan penelusuran aliran dana menjadi bagian penting untuk mengungkap besaran dampak keuangan negara serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat. (Sumber : RM.id, Editor : KBO Babel)