KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung tidak bisa dipandang semata dari sisi teknologi dan kebutuhan energi, tetapi harus dilihat secara utuh dari aspek lingkungan, kesiapan nasional, serta penerimaan masyarakat. Selasa (10/2/2026)
Hal itu disampaikan oleh Dr. Ahmad Nahwani, ST., MT, dalam Diskusi Publik bertajuk “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” yang digelar di Aston Emidary Bangka Hotel dan Conference Center, Pangkalpinang, Sabtu (7/2/2026).
Dalam paparannya yang mengangkat tema Analisis Dampak Lingkungan PLTN, pria yang akrab disapa Bang Iwan ini menjelaskan bahwa kebijakan energi nasional Indonesia telah mengalami pergeseran penting.
Jika sebelumnya nuklir ditempatkan sebagai opsi terakhir, kini mulai mendapat porsi strategis dalam perencanaan jangka panjang.
Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir setelah energi baru dan terbarukan.
Namun, arah tersebut berubah dengan terbitnya PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang KEN, yang secara lebih tegas menempatkan energi nuklir sebagai bagian dari arah kebijakan energi nasional.
“Secara regulasi, Indonesia sudah masuk pada fase yang lebih terbuka terhadap nuklir. Tapi regulasi saja tidak cukup. Yang paling penting adalah kesiapan nasional secara menyeluruh,” ujar Ahmad Nahwani di hadapan peserta diskusi.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan standar internasional, terdapat 19 aspek kesiapan nasional yang harus dipenuhi sebelum suatu negara membangun PLTN. Dari keseluruhan aspek tersebut, Indonesia masih memiliki tiga aspek krusial yang dinilai belum sepenuhnya siap, yakni posisi nasional, manajemen, dan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder involvement).
Menurutnya, aspek keterlibatan pemangku kepentingan merupakan tantangan paling dinamis sekaligus paling sensitif.
Hal ini karena berkaitan langsung dengan opini publik, persepsi risiko, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi nuklir.
“Stakeholder involvement ini bukan sekadar formalitas. Ia sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, psikologis, dan sejarah kolektif masyarakat terhadap isu nuklir,” jelasnya.
Ahmad Nahwani menegaskan, dalam konteks Bangka Belitung, aspek lingkungan dan sosial harus menjadi perhatian utama.
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak boleh dipersempit hanya pada hitungan teknis atau standar dokumen, tetapi harus mencerminkan kondisi riil ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.
Lebih jauh, ia menilai bahwa Indonesia membutuhkan strategi komunikasi publik yang jauh lebih masif, terbuka, dan berkelanjutan jika ingin membangun kepercayaan jangka panjang terhadap rencana PLTN.
“Transparansi adalah kunci. Masyarakat harus diajak bicara sejak awal, bukan hanya diberi informasi satu arah. Dialog, bukan monolog,” tegasnya.
Bang Iwan, yang merupakan putra daerah kelahiran Belinyu, Kabupaten Bangka, menilai diskusi publik seperti ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan data ilmiah dengan kegelisahan masyarakat.
Ia menekankan bahwa perdebatan pro dan kontra adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus dilandasi informasi yang benar dan terbuka.
Diskusi publik ini sendiri berlangsung dalam suasana kondusif dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi energi, aktivis lingkungan, jurnalis, hingga masyarakat umum.
Forum ini menjadi wadah untuk memahami rencana PLTN secara lebih rasional, berbasis data, dan tidak terjebak pada narasi ketakutan maupun glorifikasi berlebihan.
Dengan pendekatan yang komprehensif, Ahmad Nahwani berharap wacana PLTN di Bangka Belitung dapat dibahas secara dewasa dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan keselamatan lingkungan, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan energi nasional. (*)
