KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat pesisir dengan langkah tegas menghentikan aktivitas tambang laut yang selama ini menjadi polemik. Sikap itu disampaikan langsung di hadapan ribuan massa Koalisi Sipil untuk Keadilan Pesisir yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Babel, Senin (21/7/2025). Selasa (22/7/2025)
“Saya pro rakyat. Apa yang bisa saya perjuangkan, saya berjuang untuk rakyat. Kita ingin Babel ini tetap kondusif,” tegas Gubernur Hidayat saat menyambut para demonstran yang tiba setelah melakukan long march sejauh 7 kilometer.
Dalam momen tersebut, Gubernur Hidayat langsung menandatangani surat rekomendasi evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang laut yang ditujukan ke tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Saya sudah dua kali kirim surat ke kementerian. Sekarang saya teken lagi karena suara masyarakat sangat jelas hari ini,” ujarnya disambut tepuk tangan dan sorak sorai ribuan massa yang memadati halaman kantor gubernur.
Tak hanya itu, Hidayat juga menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahan ini akan segera disampaikan ke DPRD Babel sebagai langkah lanjutan untuk mengakomodasi aspirasi nelayan dan warga pesisir.
Langkah cepat Gubernur Hidayat mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Babel, Ahmad Subhan Hafiz.
“Saya apresiasi respons Gubernur. Harapannya, DPRD bisa menindaklanjuti dan semua proses ini dibuka untuk publik. Kebijakan ini berdampak langsung ke nelayan,” kata Hafiz.
Aksi yang diikuti ribuan warga dari pesisir Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka Selatan itu menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk Keadilan Pesisir tiba di Kantor Gubernur pukul 13.30 WIB setelah berjalan kaki dari titik kumpul awal. Mereka membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan, serta menyuarakan orasi untuk menyelamatkan laut Babel.
Adapun tiga tuntutan utama yang disuarakan oleh massa aksi, antara lain:
-
Mengubah zonasi laut dan pesisir dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) agar bebas dari tambang dan dijadikan zona tangkap nelayan serta kawasan konservasi.
-
Mencabut izin tambang timah di wilayah sensitif seperti Teluk Kelabat Dalam, Batu Beriga, dan pesisir Bangka Selatan.
-
Memberlakukan moratorium izin baru tambang timah, mengevaluasi izin yang merusak lingkungan, serta melakukan pemulihan ekologi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dalam aksi tersebut, massa diterima langsung oleh Gubernur Hidayat, didampingi Pj Sekda Fery Afriyanto dan Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman. Kehadiran para pejabat ini dinilai memperlihatkan keseriusan pemerintah provinsi dalam mendengar aspirasi masyarakat.
Gubernur berharap, langkah ini menjadi titik awal untuk menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Kepulauan Babel.
(Sumber: Bangka Pos, Editor: KBO Babel)
