Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tag "Kasus Pemerasan"

Kasus Pemerasan

Arahan “Satu Matahari” Gubernur Riau: Mutasi Ancaman bagi Bawahan yang Tak Patuh

Arahan “Satu Matahari” Gubernur Riau: Mutasi Ancaman bagi Bawahan yang Tak Patuh

  • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
  • account_circle putri utami
  • visibility 161
  • 0Komentar

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyingkap praktik pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid terhadap bawahan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau. Kejadian ini terungkap setelah Abdul Wahid menuntut “jatah preman” dari anak buahnya, yang diduga digunakan untuk kepentingan […]

KPK Tetapkan Abdul Wahid dan Dua Pejabat PUPR Riau Tersangka Pemerasan Fee Proyek

KPK Tetapkan Abdul Wahid dan Dua Pejabat PUPR Riau Tersangka Pemerasan Fee Proyek

  • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
  • account_circle sri rezeki
  • visibility 97
  • 0Komentar

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap bawahannya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan (MAS) dan […]

Nama Disebut dalam Rilis Polisi, Nikos: “Saya Bukan Tersangka, Tapi Jadi Korban”

Nama Disebut dalam Rilis Polisi, Nikos: “Saya Bukan Tersangka, Tapi Jadi Korban”

  • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
  • account_circle putri utami
  • visibility 136
  • 0Komentar

KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Nama baik adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Namun, dalam kasus press release resmi Humas Polres Bangka Barat terkait dugaan pemerasan, hak itu justru dipertaruhkan. Dalam rilis yang disebarkan Agustus 2025 lalu, nama Nikos tercantum dalam kronologi perkara. Ironisnya, status tersangka hanya ditetapkan pada satu orang, yakni Sukarto alias Toto. Selasa (2/9/2025) […]

Sebar Isu Perselingkuhan, Oknum Wartawan Minta Uang Rp25 Juta hingga Rp3,5 Juta ke Pejabat DLH Bangka Barat

Sebar Isu Perselingkuhan, Oknum Wartawan Minta Uang Rp25 Juta hingga Rp3,5 Juta ke Pejabat DLH Bangka Barat

  • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
  • account_circle putri utami
  • visibility 115
  • 0Komentar

KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT ) – Jajaran Satreskrim Polres Bangka Barat berhasil mengungkap kasus pemerasan dengan modus penyebaran berita perselingkuhan yang menyeret nama seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pelaku berinisial S alias K (46), ditangkap Tim Macan Putih Satreskrim Polres Bangka Barat di Kota Pangkalpinang, Rabu (26/8/2025) malam. Jumat (29/8/2025) Kasus ini berawal […]

Transaksi Rp 3,5 Juta Jadi Bukti Kuat, Wartawan Pemeras Kepala DLH Ditahan Polres Bangka Barat

Transaksi Rp 3,5 Juta Jadi Bukti Kuat, Wartawan Pemeras Kepala DLH Ditahan Polres Bangka Barat

  • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
  • account_circle putri utami
  • visibility 69
  • 0Komentar

KBOBABEL.COM (Muntok) – Kasus dugaan pemerasan yang menjerat seorang pimpinan sekaligus wartawan salah satu media online di Bangka Barat terus bergulir. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bangka Barat berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat sangkaan pidana terhadap pelaku berinisial S. Rabu (27/8/2025) Barang bukti utama berupa dua lembar rekening koran bank atas nama korban, […]

Kasus Pemerasan Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Warning Bagi Birokrasi di Era Presiden Prabowo

Kasus Pemerasan Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Warning Bagi Birokrasi di Era Presiden Prabowo

  • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
  • account_circle putri utami
  • visibility 187
  • 0Komentar

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer (Noel) menjadi peringatan keras bagi birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tindakan memperlambat, mengulur waktu, dan menyulitkan pemohon layanan publik dengan harapan memperoleh, uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan. Senin (25/8/2025) Praktik semacam ini, […]

expand_less