KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) — Aroma tak sedap kembali menyeruak dari proyek strategis nasional di Bandara Depati Amir, Pangkalpinang. Kali ini, bukan hanya dugaan wanprestasi yang dipersoalkan, tapi juga praktik “diam-diam” yang diduga dilakukan oleh oknum internal PT Angkasa Pura II dalam menyelesaikan sengketa proyek pagar lanjutan di wilayah Daerah Keamanan Terbatas (DKT) sisi udara. Senin (9/6/2025).
Adalah Edi Irawan, sosok yang menyuarakan ketidakwajaran dalam proyek tersebut.
Ia mengungkap fakta mengejutkan: seorang staf Angkasa Pura II, berinisial AND, mendatanginya dengan membawa uang sebesar Rp85 juta, yang diklaim sebagai hasil “patungan orang dalam” untuk menyelesaikan persoalan antara dirinya dan kontraktor pelaksana, PT Genamo Top International.
Namun alih-alih menerima, Edi justru menolak tegas. Menurutnya, yang membuat geram bukan hanya soal nominal, melainkan sumber dana dan syarat tak masuk akal yang menyertainya.
“Saya ditawari uang itu agar urusan selesai. Tapi saya harus minta maaf karena dianggap bikin gaduh lewat pemberitaan. Ini lucu dan sangat janggal. Uang itu bukan dari kontraktor, tapi dari orang dalam Angkasa Pura yang iuran. Saya curiga ada yang coba menutupi sesuatu,” kata Edi saat ditemui media, Selasa (3/6).
Edi menilai upaya penyelesaian informal itu sebagai bentuk nyata suap tutup mulut. Tujuannya jelas: membungkam suara yang menuntut transparansi, sembari menjaga citra perusahaan tetap utuh di hadapan publik.
“Saya hanya ingin hak saya diselesaikan. Kalau tidak ada yang salah, kenapa harus menyuap? Ini uang negara, bukan harta pribadi. Jangan main-main,” tegasnya.
Tim media mencoba meminta klarifikasi langsung kepada AND di kantor Angkasa Pura II. Namun, ia memilih bungkam.
“Saya tidak punya kewenangan menjawab itu. Silakan ke pimpinan kami,” ucapnya singkat, sembari menolak menjelaskan keterlibatannya dalam penyerahan uang.
Sikap tertutup tersebut justru menambah kecurigaan bahwa skandal ini tidak berdiri sendiri.
Penyelesaian secara nonformal, tekanan terhadap pelapor, serta dugaan keterlibatan sistemik dari internal perusahaan memperkuat urgensi untuk dilakukan audit menyeluruh dan penyelidikan hukum.
Saat ini, semua mata tertuju pada manajemen PT Angkasa Pura II. Masyarakat menuntut kejelasan: apakah akan ada transparansi dan penegakan etika korporasi, atau justru pengaburan fakta dengan kekuasaan dan uang?
Jika uang bisa digunakan untuk membungkam, bagaimana nasib kebenaran di negeri ini? (Sandy Batman/KBO Babel)
