KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) kembali menunjukkan eksistensinya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berperan dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, tetapi juga menjadi ruang strategis lahirnya gagasan dan kolaborasi untuk kemajuan pendidikan. Jum’at (3/7/2026)
Hal tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan Sarasehan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia bersama para kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung di Gedung Rusli Rahman Unmuh Babel, Kamis (2/7/2026).
Forum ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya di Bangka Belitung, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI duduk bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas pendidikan, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, unsur perguruan tinggi, serta Persyarikatan Muhammadiyah dalam satu forum dialog guna membahas arah pembangunan pendidikan di daerah.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian setelah pelaksanaan Wisuda Unmuh Babel Tahun 2026 dan dipandu langsung oleh Rektor Unmuh Babel, Dr. Ir. Fadillah Sabri, S.T., M.Eng., IPM., sebagai moderator.
Hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fery Afriyanto yang mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para bupati dan wali kota se-Bangka Belitung, seluruh Kepala Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota, Kepala UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pimpinan Muhammadiyah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus daya saing daerah di masa depan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Unmuh Babel yang telah menghadirkan forum dialog produktif sebagai wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Dalam sesi dialog, para kepala daerah menyampaikan beragam persoalan yang masih dihadapi di wilayah masing-masing. Mulai dari kebutuhan pembangunan dan revitalisasi sekolah, pemerataan akses pendidikan, hingga kekurangan tenaga pendidik yang masih menjadi tantangan serius.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengusulkan percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional (STN) yang seluruh persyaratan administrasinya telah dipenuhi. Ia juga berharap program revitalisasi sekolah Muhammadiyah dapat terus berlanjut pada tahun 2026.
Selain itu, Algafry menyoroti persoalan kekurangan guru yang diperkirakan akan terus meningkat, khususnya di daerah kepulauan seperti Pulau Nangka, sehingga membutuhkan perhatian dan solusi konkret dari pemerintah pusat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat revitalisasi sekolah secara nasional hingga tahun 2028.
Menurutnya, prioritas akan diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah terdampak bencana, serta sekolah yang mengalami kerusakan berat agar seluruh anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Tak hanya pembangunan fisik, Abdul Mu’ti juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi kekurangan lebih dari 561 ribu guru.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan melakukan penataan kebutuhan guru secara bertahap melalui rekrutmen sesuai kebutuhan nasional, optimalisasi distribusi tenaga pendidik, serta menyiapkan relawan guru berbasis kontrak sebagai solusi sementara agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Menutup jalannya sarasehan, Rektor Unmuh Babel, Dr. Ir. Fadillah Sabri, menegaskan bahwa seluruh gagasan yang berkembang dalam forum tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni membangun pendidikan melalui kolaborasi yang kuat.
“Kualitas pendidikan tidak lahir dari kerja satu pihak, melainkan dari sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Itulah pesan utama yang mengemuka dalam sarasehan ini,” pungkasnya.
Sarasehan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan mampu melahirkan generasi unggul di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Indonesia secara keseluruhan. (Sukma Wijaya/KBO Babel)
