KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah pusat yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Salah satu program yang kini menjadi perhatian serius adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Senin (18/5/2026)
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saprudin, saat menghadiri peluncuran nasional 1.061 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui Zoom Meeting, Sabtu (16/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Prof. Saprudin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang siap menyinergikan program koperasi dengan berbagai program pembangunan daerah guna memperkuat pergerakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perdagangan dan usaha kecil menengah. Koperasi dinilai dapat menjadi wadah distribusi ekonomi yang lebih merata dan mampu membuka peluang usaha baru di tingkat kelurahan maupun lingkungan masyarakat.
“Program Koperasi Merah Putih ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Kami di daerah tentu siap mendukung agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata,” ujar Prof. Saprudin.
Ia menjelaskan, sektor perdagangan menjadi salah satu fokus utama pengembangan koperasi karena memiliki pasar yang cukup luas melalui berbagai gerai usaha yang nantinya akan dibangun dan dikelola secara bersama oleh anggota koperasi.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga mulai menyiapkan langkah-langkah integrasi koperasi dengan sejumlah program strategis daerah lainnya, termasuk dalam pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat.
Menurut Prof. Saprudin, koperasi nantinya dapat dilibatkan dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sehingga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga mampu mendukung program lingkungan hidup dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kami ingin koperasi tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, tetapi juga bisa mendukung program daerah seperti pengelolaan sampah terpadu yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat lingkungan,” katanya.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga berencana melibatkan koperasi dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat dan program makanan gratis yang menjadi salah satu agenda pemerintah pusat.
Keterlibatan koperasi dalam program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi lokal yang lebih kuat karena kebutuhan pangan dan distribusi bahan pokok dapat dikelola langsung oleh masyarakat melalui sistem koperasi.
Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
Meski demikian, Prof. Saprudin menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
Karena itu, Pemkot Pangkalpinang saat ini tengah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan pengurus koperasi agar memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan usaha yang baik.
Pelatihan tersebut nantinya mencakup berbagai bidang penting, mulai dari manajemen produksi, operasional usaha, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku.
“Langkah berikutnya, kami akan menyiapkan pelatihan bagi para pengurus koperasi. SDM harus disiapkan dengan baik agar koperasi bisa berjalan profesional dan mampu berkembang,” jelasnya.
Ia berharap keberadaan Koperasi Merah Putih nantinya benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di Pangkalpinang serta mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan kesiapan pemerintah daerah, Pemkot Pangkalpinang optimistis program koperasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. (Mung Harsanto/KBO Babel)
