KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Di tengah riuh perdebatan publik mengenai rencana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung, sebuah diskusi publik justru mengambil posisi yang tidak populer: berhenti sejenak dari sikap pro maupun kontra. Forum bertajuk “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” yang digelar di Aston Emidary Bangka Hotel dan Conference Center, Sabtu (7/2/2026), menegaskan satu hal penting: publik belum berada pada fase mengambil kesimpulan. Senin (9/2/2026)
Moderator diskusi, Zamhari SE MM, secara terbuka menyampaikan bahwa kegiatan ini sejak awal dirancang netral dan tidak berpihak pada kepentingan mana pun, termasuk tidak mengeluarkan pernyataan mendukung ataupun menolak pembangunan PLTN.
Sikap tersebut, menurutnya, bukan bentuk menghindar, melainkan kesadaran bahwa diskursus PLTN di Bangka Belitung masih didominasi asumsi, emosi, dan keterbatasan pengetahuan.
“Perdebatan pro dan kontra memang bukan rahasia umum. Tapi harus jujur kita akui, sebagian besar masih berada dalam tataran ketidaktahuan tentang apa itu PLTN secara utuh,” ujar Zamhari dalam penutup diskusi.
Ia menilai, baik pihak yang mendukung maupun yang menolak kerap mengambil posisi tanpa fondasi pengetahuan teknis yang memadai.
Narasi yang berkembang sering kali berdiri di atas kekhawatiran, harapan, atau bahkan trauma kolektif global, tanpa memahami konteks teknologi, regulasi, dan tahapan pembangunan PLTN itu sendiri.
Diskusi publik ini, lanjut Zamhari, sengaja diselenggarakan untuk menggeser percakapan dari opini ke pengetahuan, dari asumsi ke data.
Materi yang disampaikan pun dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat awam, bukan untuk menghakimi atau menggiring opini.
Fakta penting yang juga ditegaskan dalam forum ini adalah posisi PT Thorcon Power Indonesia sebagai salah satu pihak yang kerap disebut-sebut dalam isu PLTN Bangka Belitung.
Menurut Zamhari, perusahaan tersebut masih berada pada tahap riset dan penelitian awal, jauh dari fase implementasi.
“Kalau kita ibaratkan proses ini dari angka 1 sampai 100, maka saat ini PT Thorcon baru berada di langkah 2 atau 3. Sementara sebagian audiens sudah melontarkan pertanyaan di level 50,” jelasnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ekspektasi publik dan realitas tahapan pengembangan PLTN.
Diskursus publik melaju terlalu cepat, sementara objek yang diperdebatkan belum benar-benar ada secara konkret.
Melalui diskusi ini, panitia berharap peserta setidaknya memperoleh gambaran awal—“kulit-kulitnya”—tentang PLTN.
Pengetahuan dasar tersebut diharapkan mampu membantu publik menempatkan diri secara lebih proporsional dalam menyampaikan pendapat, tanpa bias berlebihan.
“Apalagi kita harus jujur, sebagian besar dari kita tidak memiliki pemahaman teknis mendalam soal PLTN. Maka kehati-hatian dalam berpendapat adalah sebuah keharusan,” tambah Zamhari.
Lebih jauh, panitia menegaskan bahwa forum ini bukan titik akhir. Diskusi serupa diharapkan terus berlanjut dengan menghadirkan ilmuwan, akademisi, dan praktisi yang benar-benar kompeten di bidang nuklir, keselamatan, lingkungan, dan kebijakan energi.
Tujuannya jelas: membangun opini publik yang logis, rasional, dan berbasis data, bukan reaktif dan emosional.
Pada akhirnya, Zamhari menyampaikan refleksi yang menjadi benang merah diskusi. Bahwa sikap mendukung atau menolak PLTN adalah hak setiap warga, namun hak itu idealnya digunakan pada waktu yang tepat.
“Mungkin lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi—Wallahu a’lam—barulah kita semua layak mengeluarkan pernyataan mendukung atau menolak,” tutupnya.
Diskusi publik ini pun menjadi pengingat penting: dalam isu strategis sebesar PLTN, ketidaktahuan yang diakui jauh lebih jujur daripada keyakinan yang prematur. (*)
