KBOBABEL.COM (Bangka) – Tragedi tambang kembali mengguncang Kabupaten Bangka. Sebanyak tujuh pekerja dilaporkan meninggal dunia dalam insiden longsor di lokasi tambang yang berada di Desa Pemali, Kecamatan Pemali. Peristiwa memilukan ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memicu sorotan tajam terhadap penegakan hukum di wilayah tersebut. Rabu (1/4/2026)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian tragis itu terjadi saat para pekerja tengah melakukan aktivitas penambangan di lokasi yang diduga tidak memiliki izin resmi. Tanah di area tambang tiba-tiba longsor dan menimbun para pekerja yang berada di bawahnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis, namun tujuh orang dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.
Tragedi ini kembali membuka persoalan lama terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Bangka, khususnya di Kecamatan Pemali. Minimnya pengawasan serta lemahnya penindakan dinilai menjadi faktor utama yang menyebabkan aktivitas berisiko tinggi ini terus berlangsung tanpa kontrol yang memadai.
Sorotan publik kini mengarah pada sosok Ronal, yang disebut-sebut sebagai pemilik alat berat jenis excavator yang digunakan di lokasi tambang tersebut. Nama Ronal mencuat di tengah masyarakat sebagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan operasional tambang. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait status hukum maupun langkah penindakan terhadap yang bersangkutan.
Kondisi ini memicu kekecewaan di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai aparat penegak hukum belum menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus yang telah menelan korban jiwa dalam jumlah besar tersebut. Lambannya penanganan dinilai mencederai rasa keadilan, terlebih korban yang jatuh bukan dalam jumlah kecil.
“Ini bukan kejadian biasa. Tujuh orang meninggal dunia dalam satu peristiwa. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan tegas yang terlihat. Kami jadi mempertanyakan, apakah hukum benar-benar ditegakkan,” ujar salah satu warga setempat.
Sejumlah kalangan menilai keberadaan alat berat di lokasi tambang ilegal seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat untuk mengusut lebih dalam pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktik pertambangan, penggunaan alat berat seperti excavator tidak mungkin terjadi tanpa adanya pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas operasionalnya.
Pengamat hukum menegaskan bahwa dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, penegakan hukum tidak boleh dilakukan setengah hati. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, peristiwa ini tidak bisa hanya dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa. Ada dugaan kuat kelalaian serta pelanggaran hukum yang berpotensi menjadi penyebab utama terjadinya longsor yang menelan korban jiwa tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
“Ini sudah masuk kategori dugaan kelalaian serius yang berujung pada kematian. Aparat harus bertindak tegas, tidak boleh tebang pilih, dan harus membuka prosesnya ke publik agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.
Selain aspek hukum, tragedi ini juga kembali menyoroti dampak buruk dari aktivitas tambang ilegal terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Tanpa standar operasional yang jelas dan pengawasan yang ketat, aktivitas tambang ilegal sangat rentan menimbulkan kecelakaan, mulai dari longsor hingga kecelakaan kerja lainnya.
Kondisi geografis Bangka yang didominasi oleh lahan bekas tambang dan tanah yang labil semakin memperbesar risiko terjadinya bencana di lokasi tambang ilegal. Tanpa perencanaan yang matang serta pengamanan yang memadai, aktivitas penambangan menjadi ancaman serius bagi keselamatan para pekerja.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Tidak adanya informasi yang jelas mengenai langkah penanganan maupun status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat semakin memperkuat persepsi publik bahwa penanganan kasus berjalan lamban dan tidak transparan.
Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah konkret. Penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal dinilai harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebagai respons sesaat setelah terjadi tragedi, tetapi sebagai upaya berkelanjutan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Selain itu, pengusutan terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal juga harus dilakukan hingga ke akar. Publik berharap tidak ada lagi praktik pembiaran yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab utama maraknya tambang ilegal di wilayah Bangka.
Tragedi tujuh nyawa melayang di Pemali menjadi pengingat keras bahwa persoalan tambang ilegal bukan hanya isu lingkungan dan ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, bukan tidak mungkin kejadian serupa akan kembali terulang di masa mendatang.
Kini, harapan masyarakat tertuju pada keberanian aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Kasus ini diharapkan tidak berakhir tanpa kejelasan, serta menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola pertambangan di Kabupaten Bangka agar lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. (Sumber : Babel News Update, Editor : KBO Babel)
