KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Badan Intelijen Negara (BIN) tengah mendalami informasi mengenai dugaan perekrutan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Kamis (3/9/2026)
Informasi tersebut menjadi perhatian pemerintah setelah muncul keterangan mengenai adanya sejumlah WNI yang disebut telah menjadi tentara Rusia. Dugaan perekrutan itu juga dikaitkan dengan modus penawaran pekerjaan yang disebut menyamarkan tujuan sebenarnya kepada calon tenaga kerja.
Kepala BIN Muhammad Herindra mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut informasi tersebut. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perekrutan berlangsung serta sejauh mana keterlibatan WNI yang disebut bergabung dengan militer Rusia.
“Nanti kita dalami lebih lanjut ya,” kata Herindra kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Herindra belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai hasil penelusuran awal BIN. Ia juga belum mengungkap identitas delapan WNI yang dimaksud maupun langkah spesifik yang akan ditempuh pemerintah terkait informasi tersebut.
Namun, persoalan dugaan perekrutan WNI untuk menjadi bagian dari angkatan bersenjata negara lain menjadi perhatian serius karena menyangkut status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta perlindungan WNI di luar negeri.
Informasi mengenai dugaan perekrutan tersebut sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan DPR telah mendapatkan informasi dari otoritas intelijen mengenai adanya pola perekrutan WNI yang diduga berujung pada keterlibatan mereka dalam militer Rusia.
Menurut Dasco, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui pihak ketiga. Calon tenaga kerja disebut ditawarkan pekerjaan yang pada awalnya terlihat seperti pekerjaan di bidang keamanan atau administrasi.
Penawaran tersebut, kata Dasco, didukung iming-iming penghasilan yang besar sehingga menarik minat sejumlah WNI untuk mendaftar.
“Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (1/9/2026).
Setelah tertarik dan mengikuti proses pendaftaran, para WNI tersebut diduga kemudian dikirim ke luar negeri dan pada akhirnya terlibat sebagai tentara.
Dasco mengatakan pemerintah tidak tinggal diam menyikapi informasi tersebut. Otoritas intelijen bersama Kementerian Luar Negeri RI disebut telah melakukan langkah antisipasi dan koordinasi untuk menelusuri persoalan tersebut.
Menurut dia, koordinasi dilakukan dengan pihak-pihak terkait, termasuk melalui pengiriman utusan ke negara-negara yang berhubungan dengan persoalan tersebut.
“Begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini, otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pemerintah masih mencermati informasi yang disampaikan oleh otoritas Ukraina mengenai dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah belum dapat memastikan seluruh informasi yang beredar. Verifikasi masih dilakukan melalui Perwakilan RI di luar negeri serta dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
“Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,” kata Yvonne dalam keterangan resminya.
Menurut Yvonne, terdapat sejumlah aspek yang masih harus dipastikan sebelum pemerintah dapat menyampaikan informasi secara lebih lengkap kepada publik.
Hal tersebut mencakup identitas individu yang disebut terlibat, status kewarganegaraan mereka, proses perekrutan yang dijalani, hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia.
“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah saat ini masih berada pada tahap verifikasi dan pendalaman. Belum ada keterangan resmi yang secara menyeluruh mengonfirmasi identitas maupun status delapan WNI yang disebut telah menjadi tentara Rusia.
Pemerintah juga perlu memastikan apakah seluruh individu tersebut benar-benar merupakan WNI, bagaimana mereka dapat direkrut, serta apakah sejak awal mengetahui bahwa pekerjaan yang ditawarkan berkaitan dengan aktivitas militer.
Dugaan penggunaan lowongan pekerjaan sebagai kedok perekrutan juga menjadi bagian yang perlu ditelusuri. Apabila informasi tersebut terbukti, pemerintah dapat memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan dan jalur yang digunakan untuk membawa WNI ke luar negeri.
Di sisi lain, kasus tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menawarkan penghasilan tinggi dengan proses perekrutan yang tidak jelas.
Pemerintah melalui lembaga terkait kini terus melakukan koordinasi untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Hasil verifikasi nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sebenarnya dari delapan WNI yang disebut terlibat serta menentukan langkah perlindungan dan penanganan yang diperlukan.
Untuk saat ini, BIN, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga terkait masih mendalami informasi tersebut sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh mengenai dugaan perekrutan WNI menjadi tentara Rusia. (Sumber : aktual.com, Editor : KBO Babel)
