KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Pemerintah Pusat akhirnya mengambil alih penuh penanganan distribusi logistik untuk wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Langkah ini diambil setelah sejumlah bupati secara terbuka menyatakan tidak mampu menangani kondisi darurat akibat akses darat yang sepenuhnya terputus. Keputusan tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin (1/12/2025).
“Tapi Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” tegas Tito. Ia memastikan bahwa mulai hari ini pendistribusian logistik, terutama bahan pangan, dilakukan dari Pemerintah Pusat menggunakan moda transportasi udara untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolasi.
Tito menjelaskan bahwa akses darat menuju wilayah terdampak di Aceh tidak dapat digunakan karena banyak ruas jalan mengalami kerusakan parah. Mulai dari jembatan yang terputus, jalan yang amblas, hingga akses yang tertutup longsor secara total. Kondisi tersebut membuat pasokan kebutuhan pokok warga tidak dapat dikirim melalui mekanisme biasa.
“Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam situasi ekstrem ini, Tito memahami alasan sejumlah bupati di Aceh yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana secara mandiri. Menurutnya, para kepala daerah berada dalam tekanan besar karena logistik menipis, ribuan warga mengungsi, dan jalur transportasi tidak memungkinkan dipakai untuk distribusi.
“Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,” kata Tito.
Ia juga menjelaskan bahwa proses penanganan pascabencana pun menjadi sulit dilakukan karena alat berat tidak bisa dikirim. Akses yang terputus dari utara dan selatan membuat Aceh Tengah serta wilayah lain betul-betul terisolasi.
“Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,” jelas Tito.
Meski demikian, pemerintah pusat menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan bantuan penuh tanpa mempermasalahkan apakah suatu daerah menyatakan mampu atau tidak mampu. Menurut Tito, sejak hari pertama bencana terjadi, Pemerintah Pusat sudah mengerahkan personel dan bantuan untuk percepatan evakuasi dan penyelamatan warga.
“Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” tegasnya.
Hingga saat ini, terdapat tiga bupati yang secara resmi menyatakan ketidakmampuan dalam penanganan bencana:
-
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky
-
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS
-
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga
Ketiga wilayah tersebut mengalami kerusakan terparah dengan ribuan rumah terendam, jalan terputus, dan ratusan warga masih dinyatakan hilang.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11/2025) malam, total 442 orang meninggal dunia, 402 orang hilang, dan 646 orang luka-luka akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 217 korban meninggal berasal dari Sumatera Utara, 129 dari Sumatera Barat, dan 96 dari Aceh. Sementara itu, 209 warga Sumut, 118 warga Sumbar, dan 75 warga Aceh masih hilang.
Pemerintah Pusat memastikan operasi udara akan terus berlangsung hingga semua kebutuhan warga terpenuhi dan akses darat dapat kembali digunakan. Pesawat TNI AU, BNPB, serta pesawat bantuan dari instansi lainnya akan dikerahkan secara bertahap.
“Ini situasi darurat nasional. Fokus kita adalah keselamatan warga dulu,” tutup Tito. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
