Samuel F. Silaen: Pejabat Harus Sadar Rakyat Tidak Bodoh!

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, melontarkan kritik tajam terhadap pola komunikasi sejumlah pejabat publik yang dinilai arogan dan kerap meremehkan kecerdasan masyarakat. Jumat (6/3/2026)

Menurut, Silaen menilai sebagian pernyataan pejabat yang digaji dari pajak keringat rakyat sering kali disampaikan dengan nada yang seolah-olah menganggap rakyat tidak memahami persoalan negara. Padahal, menurutnya, masyarakat saat ini justru semakin kritis dengan memiliki akses informasi yang luas sehingga tidak buta informasi.

“Pejabat harus menyadari bahwa rakyat tidak bodoh- bodoh amat. Ketika ada kalangan terdidik yang menyampaikan kritik tajam, itu demi masa depan bangsa, justru sering muncul tekanan, teror, bahkan persekusi dari oknum-oknum pejabat yang diduga berada di belakang layar,” ujar Silaen, kepada awak media, di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Aktivis mahasiswa 1998 tersebut menilai fenomena itu mencerminkan adanya kegelisahan publik yang sering kali tidak terlihat secara terbuka. Banyak masyarakat, kata dia, sebenarnya memiliki pandangan kritis, namun memilih mengekspresikannya secara nonverbal atau melalui cara-cara yang lebih tersembunyi.

“Ada kegelisahan yang sebenarnya dirasakan publik. Mereka diam secara verbal, tetapi tetap bergerak secara nonverbal. Bukan karena tidak memahami situasi kekinian, melainkan karena merasa belum cukup kuat untuk melawan secara terbuka,” jelasnya.

Silaen menambahkan, jika dibandingkan dengan masyarakat di sejumlah negara lain, keberanian publik Indonesia dalam menuntut keadilan masih relatif terbatas.

Namun hal itu tidak berarti masyarakat tidak memahami persoalan yang terjadi.

“Sering kita dengar istilah ‘oknum’ digunakan untuk menjelaskan berbagai masalah. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, publik tentu bertanya-tanya, apakah benar hanya oknum?” kritiknya.

Lebih lanjut, Silaen menilai pola pikir yang meremehkan kecerdasan rakyat sudah tidak relevan di era keterbukaan informasi saat ini. Ia menyoroti setidaknya tiga faktor yang membuat masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan maupun pernyataan pejabat.

Pertama, era keterbukaan informasi dan literasi digital membuat masyarakat memiliki akses luas untuk melakukan verifikasi data secara mandiri. Melalui media sosial dan berbagai platform digital, publik dapat memeriksa fakta, membandingkan pernyataan pejabat dengan rekam jejak sebelumnya, hingga berdiskusi dengan para ahli di ruang publik.

Kedua, meningkatnya kesadaran kritis masyarakat. Menurut Silaen, publik kini tidak lagi sekadar menerima informasi, tetapi juga mulai mempertanyakan alasan, tujuan, dan dampak dari setiap kebijakan pemerintah.

Ketiga, munculnya kekuatan tekanan sosial atau social pressure di ruang publik. Fenomena seperti gerakan “No Viral No Justice” maupun petisi daring menunjukkan bahwa masyarakat dapat menggalang solidaritas ketika merasa logika publik diabaikan.

“Jika pejabat terus menganggap rakyat bisa disuguhi narasi mentah tanpa penjelasan logis, risikonya adalah hilangnya kepercayaan publik. Padahal dalam sistem demokrasi, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Silaen juga mengajak publik untuk lebih berani mengkritisi kebijakan maupun pernyataan pejabat yang dinilai tidak rasional atau berpotensi merugikan kepentingan bangsa.

“Publik yang memiliki logika sehat tentu akan bertanya: apakah ada kebijakan yang dipaksakan meskipun jelas berisiko bagi masa depan bangsa? Jika ada pernyataan pejabat yang terasa meremehkan logika masyarakat, mari kita bedah secara terbuka narasinya,” pungkasnya. (Published : KBO Babel)