Ratusan Nelayan Demo di DPRD Babel, Pengesahan Revisi RZWP3K Mendadak Ditunda

Aksi tersebut berdampak langsung terhadap agenda DPRD Babel. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB dengan agenda pengesahan revisi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang RZWP3K terpaksa ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Massa aksi berasal dari sejumlah kelompok masyarakat nelayan, di antaranya Persatuan Nelayan Beriga, Bangka Tengah, serta perwakilan nelayan dari Bangka Selatan. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi agar wilayah pesisir yang menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat tidak dimasukkan ke dalam zona pertambangan.

Dalam orasinya, para nelayan menegaskan bahwa laut merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya. Mereka menilai aktivitas pertambangan di kawasan pesisir berpotensi mengancam ekosistem laut, mengganggu daerah tangkapan ikan, serta berdampak terhadap keberlangsungan mata pencaharian masyarakat nelayan.

“Kami masyarakat nelayan ingin menjaga alam dengan menolak tambang,” ujar salah seorang pengunjuk rasa saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Babel.

Massa juga membawa tuntutan agar kebijakan zona bebas tambang tidak hanya diberlakukan di wilayah Beriga, Bangka Tengah. Mereka meminta pemerintah turut mempertimbangkan kawasan Batu Perahu dan pulau-pulau di Bangka Selatan sebagai wilayah yang harus dilindungi dari aktivitas pertambangan.

Menurut para pengunjuk rasa, perlindungan kawasan pesisir harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bersifat parsial. Sebab, wilayah laut dan pulau-pulau kecil memiliki keterkaitan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir.

“Hidup kami sebagai nelayan. Kami butuh ikan, bukan tambang,” teriak salah seorang pengunjuk rasa.

Ratusan massa mulai memadati halaman Kantor DPRD Babel sejak pukul 08.00 WIB. Mereka menyampaikan aspirasi secara bergantian dan meminta pimpinan serta anggota DPRD mendengarkan langsung tuntutan masyarakat nelayan sebelum mengambil keputusan terkait revisi aturan zonasi pesisir.

Untuk mengamankan jalannya aksi, aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi. Pengamanan dipimpin langsung Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Agus Wijayanto.

Kehadiran aparat bertujuan menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan selama penyampaian aspirasi berlangsung.

DPRD Babel Buka Ruang Dialog dengan Nelayan

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyatakan pihaknya membuka ruang komunikasi dengan masyarakat nelayan. Ia meminta perwakilan massa untuk berdiskusi secara langsung dengan pimpinan DPRD guna membahas berbagai tuntutan yang disampaikan.

Didit mengajak para pengunjuk rasa menentukan perwakilan yang akan mengikuti pertemuan tersebut. Menurutnya, dialog menjadi salah satu cara untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembahasan revisi RZWP3K.

“Kami minta perwakilan nelayan untuk diskusi. Silakan ditentukan siapa saja yang ikut, kita langsung diskusi di dalam,” ujar Didit saat menyambut massa aksi.

Dalam kesempatan itu, Didit didampingi Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta. Keduanya menerima kedatangan para pengunjuk rasa dan menawarkan pembahasan lebih lanjut di dalam gedung DPRD.

Sementara itu, suasana ruang rapat paripurna masih belum menunjukkan aktivitas persidangan. Sejumlah tamu undangan yang sebelumnya telah hadir terlihat menunggu kepastian pelaksanaan agenda tersebut.

Rapat paripurna yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB belum dapat dimulai karena pimpinan DPRD masih menunggu perkembangan dialog dengan perwakilan nelayan.

Penundaan tersebut membuat agenda pengesahan revisi Raperda RZWP3K belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Hingga aksi berlangsung, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan kembali rapat paripurna.

Polemik Zonasi Pesisir Kembali Mencuat

Persoalan revisi RZWP3K di Bangka Belitung bukan kali pertama menjadi perhatian masyarakat. Penolakan terhadap rencana penetapan kawasan pertambangan di wilayah pesisir, khususnya di kawasan Beriga, telah berlangsung selama kurang lebih empat tahun terakhir.

Kelompok nelayan Beriga, Bangka Tengah, secara konsisten menyuarakan keberatan terhadap masuknya wilayah tangkap dan kawasan pesisir mereka ke dalam zona pertambangan. Mereka mengkhawatirkan kebijakan tersebut dapat mengancam lingkungan laut dan mengurangi ruang hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan.

Belakangan, tuntutan serupa juga disampaikan kelompok nelayan dari wilayah lain, termasuk Bangka Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan zonasi pesisir telah berkembang menjadi isu yang melibatkan kepentingan masyarakat nelayan lintas daerah.

Bagi para nelayan, revisi RZWP3K bukan sekadar perubahan dokumen perencanaan wilayah, melainkan menyangkut masa depan kehidupan masyarakat pesisir. Penetapan zona pertambangan dinilai harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kepentingan nelayan tradisional, serta perlindungan sumber daya kelautan.

Aksi unjuk rasa tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi DPRD dan pemerintah daerah bahwa pembahasan revisi RZWP3K membutuhkan keterlibatan masyarakat yang terdampak secara langsung.

Dialog antara pimpinan DPRD dan perwakilan nelayan diharapkan dapat menjadi ruang untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Namun, tuntutan utama massa tetap jelas, yakni penetapan zona bebas tambang yang melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga laut tetap menjadi sumber penghidupan bagi generasi nelayan berikutnya. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)