Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Kasus Tambang Ilegal Kalteng, Taipan Batu Bara Samin Tan Resmi Ditahan

Kasus Tambang Ilegal Kalteng, Taipan Batu Bara Samin Tan Resmi Ditahan

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
  • visibility 272
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menahan pengusaha batu bara Samin Tan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal di Kalimantan Tengah. Penahanan dilakukan usai penyidik menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum dalam aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung tanpa izin sah. Senin (30/3/2026)

Penetapan tersangka terhadap Samin Tan menjadi bagian dari pengusutan perkara korupsi di sektor batu bara yang tengah didalami aparat penegak hukum. Sebelumnya, penyidik hanya mengungkap identitas tersangka dengan inisial ST, sebelum akhirnya dikonfirmasi secara resmi oleh pihak Kejaksaan Agung.

Berdasarkan hasil penyidikan awal, perusahaan yang terafiliasi dengan Samin Tan, yakni PT Asmin Koalindo Tuhup, diduga tetap menjalankan aktivitas pertambangan meskipun kontrak kerja sama pengusahaan batu bara telah dihentikan oleh pemerintah. Aktivitas tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang, yakni sejak 2017 hingga 2025.

Jaksa menduga, perusahaan tidak hanya melakukan produksi, tetapi juga penjualan batu bara tanpa dasar hukum yang sah. Operasi tersebut dinilai melanggar ketentuan perizinan di sektor pertambangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Dalam proses penyidikan, aparat juga menemukan adanya dugaan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan di sektor pertambangan. Hal ini memperkuat indikasi bahwa praktik tambang ilegal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan jaringan yang lebih luas.

“Perusahaan tetap melakukan aktivitas produksi dan penjualan batu bara menggunakan izin yang tidak sah. Ini yang sedang kami dalami lebih lanjut,” ujar sumber di lingkungan Kejaksaan Agung.

Samin Tan kini menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan milik Kejaksaan Agung. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, termasuk pendalaman terhadap keterangan saksi dan pengumpulan alat bukti tambahan.

Dalam tayangan televisi nasional, Samin Tan terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna khas Kejaksaan Agung. Ia juga tampak dikawal ketat oleh aparat saat dibawa menuju kendaraan tahanan, dengan tangan dalam kondisi diborgol.

Sejauh ini, pihak Kejaksaan Agung telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi serta penggeledahan di beberapa lokasi strategis. Penggeledahan dilakukan di wilayah Jakarta dan Kalimantan untuk mengumpulkan dokumen serta barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan maupun keluarga Samin Tan belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus yang menjeratnya. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh sejumlah media juga belum mendapatkan tanggapan.

Kasus ini bukan kali pertama Samin Tan tersandung persoalan hukum. Pada tahun 2019, ia sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan anggota legislatif terkait penyelesaian sengketa pemegang saham perusahaan batu bara. Namun dalam proses peradilan, pengadilan memutuskan bahwa Samin Tan tidak bersalah.

Meski demikian, jaksa saat itu mengajukan upaya banding atas putusan tersebut. Perkara tersebut sempat menjadi perhatian publik karena melibatkan sektor strategis dan tokoh penting dalam industri pertambangan nasional.

Kasus terbaru ini kembali menempatkan nama Samin Tan dalam sorotan, seiring dengan meningkatnya upaya pemerintah dalam menertibkan sektor pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ilegal.

Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, penegakan hukum di sektor industri ekstraktif menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah berupaya memperketat pengawasan terhadap izin tambang serta mengevaluasi kontrak-kontrak lama yang dinilai bermasalah.

Langkah ini diambil menyusul munculnya sejumlah kasus besar di sektor pertambangan, termasuk kasus tambang timah ilegal yang sempat mengemuka sebelumnya. Pemerintah menilai praktik tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam tata kelola sumber daya alam.

Kejaksaan Agung menegaskan akan terus mengembangkan perkara ini untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan, jumlah tersangka akan bertambah seiring dengan perkembangan penyidikan.

Selain itu, aparat juga tengah menghitung potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal tersebut. Perhitungan ini melibatkan lembaga terkait guna memastikan angka yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar dalam proses hukum selanjutnya.

Dengan penahanan Samin Tan, Kejaksaan Agung menunjukkan komitmennya dalam menindak tegas pelaku korupsi di sektor strategis. Kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penyidikan masih terus berlangsung, dan publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus yang berpotensi menjadi salah satu perkara besar di sektor pertambangan tersebut. (Sumber : IDNFinancials, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemandirian Bangsa, Fondasi Indonesia Emas 2045

    Kemandirian Bangsa, Fondasi Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyebutkan bahwa untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045 diperlukan fondasi kemandirian bangsa yang kokoh. Jum’at (6/2/2026) “Kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja, tapi perlu fondasi yang kokoh. Fondasi itu adalah kemandirian bangsa, kita harus berdiri di […]

  • Selamat Hari Guru Ya, Kek

    Selamat Hari Guru Ya, Kek

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM – Oalah, kuli kapur, kuli kapur… senasib dengan  kuli gelas! Hahaha!” ujar Atok Es. Kami sering memanggil penjual es itu dengan sebutan Atok Es, sedangkan  julukan kuli bagi pendidik mungkin hanya terjadi di negara ini. Saya tak tersinggung. Hal itu seperti wajar dan tanpa beban. Mungkin gambaran gaji guru di negara ini tak […]

  • Panglima TNI Mutasi 57 Pati, Dua Pangdam dan Kepala Staf Kogabwilhan I Diganti

    Panglima TNI Mutasi 57 Pati, Dua Pangdam dan Kepala Staf Kogabwilhan I Diganti

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebanyak 57 Perwira Tinggi (Pati) dari tiga matra — Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) — resmi dimutasi berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1448/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025. Jumat (7/11/2025) Mutasi ini […]

  • Kemendiktisaintek Rekomendasikan Pencabutan Guru Besar Dua Dosen Untad, Kampus Jadi Sorotan

    Kemendiktisaintek Rekomendasikan Pencabutan Guru Besar Dua Dosen Untad, Kampus Jadi Sorotan

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PALU) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dikabarkan telah melayangkan surat rekomendasi pencabutan status Guru Besar terhadap dua dosen di Universitas Tadulako (Untad). Informasi tersebut memicu perhatian luas di lingkungan kampus maupun publik, karena menyangkut integritas akademik dan tata kelola perguruan tinggi negeri terbesar di Sulawesi Tengah itu. Sabtu (2/5/2026) Dua […]

  • Riza Tutup Celah Mafia Tanah, Kades–Camat Dilarang Terbitkan Surat Lahan Bermasalah

    Riza Tutup Celah Mafia Tanah, Kades–Camat Dilarang Terbitkan Surat Lahan Bermasalah

    • calendar_month Senin, 22 Des 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (TOBOALI) — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengambil langkah tegas untuk menekan maraknya praktik penerbitan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Hak Atas Tanah (SP3AT) fiktif yang kerap memicu sengketa lahan dan merugikan masyarakat. Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid secara tegas melarang kepala desa, lurah, hingga camat menerbitkan surat apa pun yang berkaitan dengan tanah bermasalah […]

  • Tekan Sengketa dan Konflik Lahan, DPRD Babel Dorong Pengukuran Ulang HGU Sawit Bertahap

    Tekan Sengketa dan Konflik Lahan, DPRD Babel Dorong Pengukuran Ulang HGU Sawit Bertahap

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mengalokasikan anggaran untuk program pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit secara bertahap. Senin (27/7/2026) Usulan tersebut dinilai penting sebagai langkah untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi pertanahan dengan kondisi nyata di […]

expand_less