KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Babel, Pangkalpinang, Senin (27/4/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Babel.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik dan manfaat nyata kepada masyarakat.
Menurutnya, otonomi daerah bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bangka Belitung.
“Otonomi daerah adalah instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ujar Hidayat Arsani dalam amanatnya.
Tahun ini, peringatan Hari Otonomi Daerah mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita.” Tema tersebut mencerminkan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal yang dimiliki, namun tetap dalam kerangka sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat.
Hidayat menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi yang baik dalam perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah. Hal ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil atau outcome. Menurutnya, birokrasi pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui digitalisasi dan inovasi layanan publik.
“Birokrasi tidak boleh hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hidayat juga menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah. Isu-isu seperti transportasi, lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi daerah harus ditangani secara bersama-sama.
Ia menilai, tantangan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antar pemerintah daerah agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, fokus pembangunan juga harus diarahkan pada layanan dasar masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi ketimpangan antarwilayah. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial disebut sebagai prioritas utama yang harus terus ditingkatkan.
Menurut Hidayat, kualitas layanan dasar yang baik akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, pemerintah daerah juga diminta untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan wilayah. Ancaman seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, serta dampak perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi bersama.
Karena itu, kepala daerah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Tidak hanya itu, pengembangan kewirausahaan serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.
Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang mendukung akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran produk.
Menutup amanatnya, Gubernur Hidayat Arsani mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjadikan semangat otonomi daerah sebagai dorongan dalam mewujudkan Asta Cita dan kemajuan bangsa Indonesia.
“Selamat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita semua,” ucapnya.
Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tersebut berlangsung tertib dan penuh khidmat. Seluruh peserta mengikuti rangkaian acara dengan serius sebagai bentuk penghormatan terhadap momentum penting dalam perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia.
Melalui peringatan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap semangat otonomi daerah dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Sandy Batman/KBO Babel)
