KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali melakukan penguatan organisasi birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 37 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Babel. Pelantikan tersebut berlangsung di Graha Tama Wiyata Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (11/6/2026). Jum’at (12/6/2026)
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, yang mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Plt dan Plh perangkat daerah, pejabat struktural, serta sejumlah undangan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, pelantikan juga merupakan bagian dari pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pejabat.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Fery Afriyanto menyampaikan bahwa pelantikan bukan sekadar proses administratif ataupun pergantian jabatan semata. Lebih dari itu, pelantikan merupakan bentuk kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Membacakan sambutan Gubernur Hidayat Arsani, Fery menegaskan bahwa pejabat administrator dan pengawas memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur pemerintahan. Mereka menjadi penghubung utama antara kebijakan yang dirumuskan oleh pimpinan dengan pelaksanaan program serta pelayanan yang diterima masyarakat.
“Jabatan administrator dan pengawas merupakan jantung birokrasi. Saudara-saudara memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Fery.
Menurutnya, keberhasilan sebuah kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan pejabat administrator dan pengawas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif di lapangan.
Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tugas baru yang diemban. Pemahaman yang menyeluruh terhadap fungsi, tugas, dan tanggung jawab jabatan menjadi hal penting agar roda organisasi dapat berjalan dengan optimal.
Fery menekankan bahwa setiap pejabat harus mampu memahami kondisi organisasi yang dipimpinnya, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada, serta menghadirkan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Segera pahami tugas dan fungsi jabatan yang diemban. Kenali tantangan yang ada di unit kerja masing-masing dan carilah solusi terbaik demi mendukung peningkatan kinerja organisasi,” katanya.
Selain kemampuan manajerial dan teknis, aspek inovasi juga menjadi perhatian utama dalam sambutan yang disampaikan Gubernur. Di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik, aparatur pemerintah dituntut untuk terus beradaptasi dan melakukan perubahan.
Pejabat administrator dan pengawas diharapkan mampu menciptakan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses birokrasi, serta menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat.
Menurut Fery, budaya kerja birokrasi saat ini harus bergerak menuju sistem yang lebih efektif, responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu, seluruh pejabat yang dilantik diminta untuk menjadi agen perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing.
Selain inovasi, integritas menjadi aspek yang mendapat penekanan khusus dalam sambutan tersebut. Para pejabat diminta untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Integritas yang kuat dinilai menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap pejabat harus mampu menjaga perilaku dan tindakan agar selalu sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Jaga integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, loyalitas yang dimaksud bukan hanya kepada pimpinan semata, melainkan juga kepada masyarakat, institusi, serta komitmen dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan tersebut, pentingnya sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Babel menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara individual oleh satu organisasi perangkat daerah saja, melainkan memerlukan kerja sama yang kuat dan koordinasi yang baik antar seluruh unsur pemerintahan.
Dengan sinergi yang solid, berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini sekaligus akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Fery Afriyanto menyampaikan harapan Gubernur Hidayat Arsani agar seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kinerja terbaik sesuai kompetensi yang dimiliki.
Ia berharap kepercayaan yang diberikan melalui pelantikan tersebut dapat dijawab dengan prestasi kerja nyata yang memberikan manfaat bagi organisasi, pemerintah daerah, dan masyarakat Bangka Belitung secara luas.
Pelantikan 37 pejabat administrator dan pengawas ini diharapkan semakin memperkuat struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain mendukung percepatan pembangunan daerah, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai. (Alpat Kurniawan/KBO Babel)
