KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Jum’at (19/6/2026)
Pencapaian tersebut menjadi raihan opini WTP yang kesembilan kali secara berturut-turut bagi Pemprov Babel. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola keuangan di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kondisi fiskal yang dinamis.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung di Pangkalpinang, Kamis (18/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, S.E., M.Sc., Ak., CSFA, menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Menurut Ahmad Adib, tujuan utama pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemprov Babel berhasil mempertahankan opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan secara memadai. Namun demikian, Ahmad Adib menegaskan bahwa opini tersebut bukanlah tujuan akhir yang harus dikejar semata, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, tata kelola keuangan yang sehat juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi kewajiban yang harus dicapai pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Meski kembali memberikan opini tertinggi kepada Pemprov Babel, BPK RI masih menemukan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan adanya kelebihan pembayaran pada sejumlah paket pekerjaan serta penataan aset daerah yang masih memerlukan perbaikan.
BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah yang harus dilakukan meliputi penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta penelusuran dan penataan aset yang belum teridentifikasi secara optimal.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI.
Menurut Hidayat, hasil pemeriksaan bukan hanya menjadi bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pedoman penting dalam memperbaiki berbagai aspek pengelolaan pemerintahan ke depan.
“Hasil pemeriksaan ini merupakan bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Seluruh rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Hidayat.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang objektif dan profesional. Selain itu, ia turut mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga opini WTP dapat kembali dipertahankan.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan yang terus berupaya membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, disiplin, dan profesionalisme.
Hidayat menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai pengelolaan keuangan yang baik harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin berkualitas.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edy Iskandar, menyambut baik capaian tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemprov Babel mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut.
Menurut Edy, prestasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Meski demikian, DPRD meminta seluruh perangkat daerah tidak berpuas diri dengan capaian yang telah diraih. Sebaliknya, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan administrasi keuangan. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemprov Babel di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Capaian ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Okta Saktianto/KBO Babel)
