KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengambil langkah strategis untuk memperkuat kondisi keuangan daerah di tengah tantangan defisit anggaran yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Jum’at (19/6/2026)
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Batu Rakit, Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (17/6/2026) malam.
Rakor yang diinisiasi oleh Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Babel itu dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Babel. Kegiatan tersebut dihadiri kepala perangkat daerah serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bakuda dari kabupaten dan kota se-Bangka Belitung.
Dalam kesempatan itu, Fery Afriyanto membacakan arahan tertulis Gubernur Babel yang menekankan pentingnya optimalisasi PAD sebagai salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Menurutnya, kondisi fiskal yang sehat menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
“Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Semakin kuat PAD yang kita miliki, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fery.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah melakukan berbagai langkah penyesuaian sebagai respons terhadap kondisi keuangan yang menuntut efisiensi. Sejumlah kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas telah ditunda guna menjaga keseimbangan anggaran dan memastikan program-program pelayanan dasar tetap berjalan optimal.
Meski demikian, Pemprov Babel tidak hanya fokus pada pengendalian belanja. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pemprov Babel menilai sektor industri memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi bahan bakar sehingga dapat menjadi sumber peningkatan PAD yang signifikan apabila dikelola secara optimal.
Untuk itu, pemerintah daerah mengimbau sekaligus mendorong seluruh perusahaan dan mitra usaha yang beroperasi di wilayah Bangka Belitung agar membeli serta menggunakan bahan bakar minyak (BBM) melalui penyalur resmi yang berada di dalam wilayah provinsi.
Kebijakan tersebut dinilai penting karena setiap transaksi pembelian BBM melalui penyalur resmi di daerah akan memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh pasokan BBM dari luar daerah, maka potensi penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah dapat berkurang.
Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal tanpa harus membebani masyarakat dengan kebijakan pajak baru. Dengan memaksimalkan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan, pemerintah berharap penerimaan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.
Selain mengoptimalkan sektor PBBKB, Pemprov Babel juga meminta seluruh jajaran Bakuda dan UPT di kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan potensi PAD secara lebih akurat. Setiap potensi pendapatan yang tersedia harus diidentifikasi dan dikelola secara profesional agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
Fery menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat sinergi, meningkatkan pengawasan lapangan, serta memastikan seluruh objek pajak dan retribusi daerah tercatat dengan baik.
“Setiap potensi yang ada harus diidentifikasi, dicatat, dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” tegasnya.
Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan digitalisasi dalam sistem pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah. Menurut Fery, pemanfaatan teknologi informasi akan membantu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat sistem pengawasan, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.
Digitalisasi juga diyakini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang semakin modern dan terintegrasi, proses pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi dapat dilakukan secara lebih efektif.
Pemprov Babel berharap berbagai langkah yang ditempuh tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah pada semester kedua tahun 2026. Pemerintah optimistis target pendapatan yang telah ditetapkan masih dapat dicapai melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.
Melalui kombinasi kebijakan efisiensi belanja, penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, serta optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor potensial seperti PBBKB, Pemprov Babel berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tengah tantangan fiskal yang ada.
Dengan kondisi keuangan daerah yang semakin kuat dan mandiri, pemerintah berharap berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat terus berjalan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (M.Rizky Ramadhan/KBO Babel)
