KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Polemik distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Bangka kembali mencuat setelah munculnya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas operasional Depot Pangkalbalam yang selama ini dikenal sebagai depo induk penyaluran BBM di wilayah Bangka. Sabtu (20/6/2026)
Sejumlah kalangan menilai keberadaan Depot Pangkalbalam belum berfungsi secara optimal. Pasalnya, distribusi BBM ke sejumlah daerah di Pulau Bangka diduga justru lebih banyak bergantung pada fasilitas penampungan dan distribusi di kawasan Belinyu yang dikelola pihak swasta.
Isu tersebut berkembang di tengah keluhan masyarakat mengenai antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pangkalpinang maupun wilayah lainnya. Kondisi itu dinilai berbanding terbalik dengan status Pangkalbalam sebagai titik distribusi utama yang telah beroperasi selama puluhan tahun.
Menanggapi situasi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung memastikan bahwa stok dan penyaluran BBM di wilayah Kepulauan Bangka Belitung berada dalam kondisi aman dan terkendali.
Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, menyampaikan bahwa pasokan BBM terus berjalan sesuai jadwal kedatangan kapal suplai.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyaluran BBM yang dipimpin Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
“Untuk saat ini, stok di depot dan penyaluran berjalan lancar. Jumlahnya dinamis mengikuti jadwal kedatangan kapal suplai yang terus teratur,” ujar Satriyo.
Menurutnya, distribusi BBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih ditopang oleh dua titik utama, yakni Depot Pangkalbalam di Pulau Bangka dan Depot Tanjungpandan di Pulau Belitung.
Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan adanya persoalan distribusi yang masih dirasakan masyarakat. Antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU menjadi indikator bahwa proses penyaluran belum sepenuhnya berjalan normal.
Selain masyarakat, sejumlah pengemudi mobil tangki pengangkut BBM juga mengeluhkan pola distribusi yang dinilai kurang efisien. Mereka menyebut pengambilan BBM tidak selalu dilakukan dari Pangkalbalam, melainkan dari Belinyu.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa armada pengangkut yang akan mendistribusikan BBM ke wilayah Bangka Selatan bahkan harus mengambil muatan terlebih dahulu dari Belinyu.
Menurutnya, pola distribusi tersebut menyebabkan jarak tempuh menjadi lebih panjang dan membutuhkan waktu lebih lama.
“Kalau mau antar ke Bangka Selatan saja harus lewat Belinyu, sehingga jarak tempuh bertambah dan distribusi menjadi lebih lama,” ujar sumber tersebut.
Informasi lain yang berkembang menyebutkan bahwa volume pasokan BBM yang masuk ke fasilitas di Belinyu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diterima Depot Pangkalbalam.
Pada periode tertentu, suplai Pertalite dan Pertamax yang masuk ke Belinyu disebut mencapai sekitar 9.000 kiloliter (KL), sedangkan Pangkalbalam hanya menerima sekitar 1.000 KL.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan teknis dan operasional yang menyebabkan depot induk di Pangkalbalam tidak menerima porsi distribusi yang lebih besar.
Beberapa pihak menilai apabila distribusi utama dipusatkan di Pangkalbalam, maka jalur penyaluran ke berbagai daerah di Pulau Bangka akan menjadi lebih singkat dan efisien.
“Dulu sebelum ketergantungan ke Belinyu, stok di Pangkalbalam selalu tersedia dan antrean panjang jarang terjadi. Sekarang justru depo induk menerima pasokan lebih sedikit,” ungkap sumber lainnya.
Isu ketergantungan distribusi terhadap fasilitas di Belinyu kemudian mengarah pada kerja sama antara Pertamina dengan pengusaha lokal, Afuk.
Afuk sebelumnya telah memberikan klarifikasi bahwa pihaknya hanya menyediakan fasilitas penampungan atau penyewaan depo. Ia menegaskan bahwa seluruh BBM yang tersimpan tetap merupakan milik Pertamina.
“Kami hanya menyewakan fasilitas penampungan. Isu yang menyebut krisis BBM karena aktivitas bongkar di depo kami tidak benar,” kata Afuk.
Meski demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai nilai kerja sama, kapasitas fasilitas, maupun durasi kontrak yang berlangsung antara kedua pihak.
Hingga kini, manajemen Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung juga belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan teknis mengapa Depot Pangkalbalam tidak dimanfaatkan secara maksimal apabila memang kapasitasnya masih memadai.
Belum adanya penjelasan tersebut memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat, terutama mengenai efektivitas tata kelola distribusi BBM di Pulau Bangka.
Pelaku usaha dan masyarakat berharap Pertamina dapat memberikan keterbukaan informasi mengenai sistem distribusi yang diterapkan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Selain itu, evaluasi terhadap jalur distribusi dinilai penting dilakukan agar pasokan BBM dapat tersalurkan secara lebih efisien, mengurangi antrean di SPBU, serta menekan potensi biaya distribusi yang pada akhirnya dapat berdampak pada konsumen.
Kejelasan mengenai fungsi Depot Pangkalbalam sebagai depo induk juga dinilai penting agar sistem distribusi BBM di Bangka dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Pulau Bangka. (Sumber : Babel Aktual, Editor : KBO Babel)
