Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Hubungan Ahok dengan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Rusun Cengkareng

Hubungan Ahok dengan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Rusun Cengkareng

  • account_circle putri utami
  • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
  • visibility 130
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi dalam pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang telah ia buat sejak 2016. Kamis (12/6/2025)

Ahok menjelaskan bahwa kedatangannya ke Bareskrim kali ini untuk memberikan keterangan tambahan karena sebelumnya tidak dapat hadir pada jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan pada Maret 2024.

“Tambahan BAP pemeriksaan Maret tahun lalu soal lahan (rumah susun) Cengkareng,” ujar Ahok kepada wartawan pada Rabu (11/6/2025).

Kasus pengadaan lahan rusun Cengkareng bermula pada 2015 ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare untuk proyek pembangunan rumah susun. Pembelian lahan ini menelan anggaran Rp 668 miliar. Namun, belakangan ditemukan bahwa pembayaran atas lahan tersebut dilakukan kepada pihak yang bukan pemilik sah tanah.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tanah tersebut ternyata merupakan aset milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta. Dengan kata lain, Pemprov DKI membeli tanah miliknya sendiri.

Lahan tersebut diketahui dibeli dari seorang perempuan bernama Toeti Noezlar Soekarno melalui notarisnya, Rudi Hartono Iskandar. Setelah pembayaran selesai, diduga uang hasil penjualan tanah tersebut dibagikan kepada pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta senilai Rp 9,6 miliar.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ahok mengaku menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta.

“Tanah yang dibeli ternyata aset milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan, bukan milik warga,” ungkap Ahok pada beberapa kesempatan.

Ia menduga telah terjadi pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Dokumen tersebut mengubah status tanah menjadi tanah sewa, padahal tanah itu merupakan aset Pemprov DKI. Ahok kemudian melaporkan dugaan tersebut ke Bareskrim Polri pada 2016. Setelah penyelidikan yang panjang, pada 2022 polisi menetapkan dua tersangka, yaitu Sukmana (S) dan Rudi Hartono Iskandar (RHI).

“Berdasarkan laporan polisi nomor LP 656/VI/2016 Bareskrim tanggal 27 Juni 2016, di mana waktu kejadian pada tahun 2015 dengan dua tersangka, yaitu S (Sukmana) dan RHI (Rudi Hartono Iskandar),” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers pada 2 Februari 2022.

Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Irjen Cahyono Wibowo, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan terus dilanjutkan.

“Kami memastikan bahwa kasus ini akan terus berlanjut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” kata Irjen Cahyono dalam keterangannya pada 28 Januari 2025, usai gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Rudi Hartono Iskandar ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 17 Januari 2025.

Menurut Cahyono, penyidik telah menemukan dua alat bukti baru yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus ini.

“Kami terus mengusut tuntas perkara ini dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi,” tambahnya.

Kasus ini turut menyeret beberapa nama pejabat lain, termasuk mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang dipanggil oleh penyidik pada Februari 2025. Prasetyo mengaku tidak mengetahui banyak terkait kasus ini.

“Saya mengenai Cengkareng, (di Jakarta) Barat itu enggak ngerti, tanahnya di mana saja saya enggak tahu,” ucapnya kepada wartawan pada 17 Februari 2025.

Ia juga menegaskan bahwa pengadaan lahan tersebut diatur dalam peraturan gubernur (pergub), bukan peraturan daerah (perda).

“Ditanya (oleh penyidik) bagaimana, apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng. Ya saya enggak ngerti, orang itu pergub kok bukan perda,” ujar Prasetyo.

Selain dugaan korupsi, kasus ini juga mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Polisi tengah melakukan pengamanan sejumlah aset yang terkait dengan perkara tersebut, serta memanggil saksi dan ahli untuk memperkuat bukti yang ada. (Sumber: Kompas.com, Editor: KBO Babel)

  • Penulis: putri utami

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polisi di Tengah Gerimis: Kisah Kemanusiaan di Balik Lakalantas Pal 6

    Polisi di Tengah Gerimis: Kisah Kemanusiaan di Balik Lakalantas Pal 6

    • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Bangka Barat) – Siang itu, Rabu (20/8/2025), jalur utama Pal 6 di Kecamatan Mentok tidak seperti biasanya. Jalan yang biasanya riuh lancar, mendadak macet total. Asap knalpot menebal, suara klakson bersahut-sahutan, dan wajah-wajah pengendara terlihat cemas. Jumat (22/8/2025) Penyebabnya: sebuah mobil tangki berukuran besar terhenti melintang di tengah jalan. Tangki yang diduga bermuatan […]

  • Herman Fu Sudah Disidang, Publik Kini Bertanya: Siapa yang Lindungi Haji Ton?

    Herman Fu Sudah Disidang, Publik Kini Bertanya: Siapa yang Lindungi Haji Ton?

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) — Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan penambangan ilegal di kawasan Hutan Lindung Sarang Ikan dan Nadi, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, kembali membuka fakta baru yang menyita perhatian publik. Jum’at (15/5/2026) Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Selasa (12/5/2026), nama seorang pengusaha yang dikenal luas di […]

  • PT TIMAH Sosialisasikan Kemitraan Koperasi, Buka Peluang Penguatan Ekonomi Desa

    PT TIMAH Sosialisasikan Kemitraan Koperasi, Buka Peluang Penguatan Ekonomi Desa

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – PT TIMAH (Persero) Tbk terus membuka ruang kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan koperasi pertambangan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Jumat (4/9/2026) Upaya tersebut dilakukan PT TIMAH melalui kegiatan Sosialisasi Kemitraan PT TIMAH dengan Koperasi Merah Putih dan Koperasi Pertambangan yang diikuti para pengurus […]

  • Kabupaten Bangka Kembali Ukir Prestasi, Raih Juara Umum MTQH ke-14 Babel

    Kabupaten Bangka Kembali Ukir Prestasi, Raih Juara Umum MTQH ke-14 Babel

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 357
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) — Kabupaten Bangka kembali mengukir prestasi membanggakan setelah berhasil mempertahankan gelar Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) ke-14 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Rabu (12/11/2025) Prestasi tersebut diumumkan dalam penutupan MTQH ke-14 Provinsi Babel yang digelar di Sport Hall Kabupaten Bangka Barat pada Selasa […]

  • Sertifikat Halal Wajib 2026, 100 Ribu UMKM Babel Terancam Tak Lagi Berizin

    Sertifikat Halal Wajib 2026, 100 Ribu UMKM Babel Terancam Tak Lagi Berizin

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 309
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) — Lebih dari 100 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terancam dicabut izin usahanya jika tidak mengantongi sertifikat halal sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada 17 Oktober 2026. Kewajiban ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal […]

  • Seniman Kecewa Tak Dilibatkan, Kunjungan Komisi X ke Babel Dinilai Tertutup dan Tidak Kooperatif

    Seniman Kecewa Tak Dilibatkan, Kunjungan Komisi X ke Babel Dinilai Tertutup dan Tidak Kooperatif

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – KUNJUNGAN Komisi X DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang semestinya menjadi momen strategis untuk memperkuat arah pembangunan kebudayaan daerah, justru memunculkan kekecewaan di kalangan para seniman dan pengurus Dewan Kesenian. Mereka mempertanyakan transparansi dan proses komunikasi dalam kunjungan tersebut karena tidak satu pun perwakilan Dewan Kesenian se-Babel dilibatkan […]

expand_less