Geger Parlemen! 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Resmi Ajukan HMP terhadap Gibran

KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Dinamika politik nasional kembali memanas setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rabu (11/11/2026)

Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan para pengusul menyampaikan dokumen dan tanda tangan anggota DPR yang mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan, berdasarkan dokumen dan tanda tangan yang diserahkan masing-masing perwakilan fraksi, terdapat 120 anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.

Jumlah tersebut berasal dari delapan fraksi yang memiliki perwakilan dalam pengajuan usulan. Dukungan terbesar datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 28 anggota, disusul Fraksi Partai NasDem sebanyak 19 anggota.

Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyumbangkan 18 anggota, Fraksi Partai Demokrat 18 anggota, Fraksi PDI Perjuangan 14 anggota, Fraksi Partai Golkar 11 anggota, Fraksi Partai Gerindra 11 anggota, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) satu anggota.

Dengan demikian, total 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung pengajuan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pimpinan DPR Terima Usulan HMP

Saan menegaskan, pimpinan DPR menghormati hak konstitusional anggota dewan untuk menyampaikan pendapat melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia memastikan usulan tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai ketentuan serta mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.

Menurut Saan, pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa substansi usulan yang disampaikan para anggota DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.

Ketentuan tersebut mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.

Dalam pengajuan kali ini, persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelas Saan.

Ia menambahkan, pimpinan DPR selanjutnya akan menindaklanjuti usulan tersebut berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuhnya.

Delapan Fraksi Ikut Mengusulkan

Rapat penerimaan usulan hak menyatakan pendapat tersebut dihadiri perwakilan dari delapan fraksi DPR RI.

Dari Fraksi PDI Perjuangan hadir Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic. Fraksi Partai Gerindra diwakili Aziz Subekti dan Bahtra Banong.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mengirimkan Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja.

Fraksi Partai NasDem diwakili Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey. Kemudian, Fraksi PKB diwakili M Khozin dan Sudjatmiko.

Dari Fraksi Partai Demokrat hadir Benny K Harman dan Hinca Pandjaitan. Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera, sedangkan Fraksi PAN diwakili Syarifudin Sudding.

Kehadiran perwakilan delapan fraksi tersebut menunjukkan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat mendapat dukungan lintas partai di parlemen.

Nasib Politik Gibran Jadi Sorotan

Pengajuan HMP ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional, terutama setelah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, persoalan dokumen pendidikan Gibran turut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Perkembangan tersebut memicu desakan sejumlah anggota DPR agar persoalan persyaratan jabatan Wakil Presiden ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

Di tengah tekanan politik tersebut, Gibran juga disebut telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.

Namun, penyampaian niat tersebut berbeda dengan pengunduran diri resmi yang telah diproses secara konstitusional.

Kini, dengan diterimanya usulan dari 120 anggota DPR, proses politik terhadap Gibran memasuki tahapan berikutnya.

Usulan tersebut dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026), sebelum ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, pengajuan hak menyatakan pendapat belum berarti Gibran secara otomatis diberhentikan dari jabatannya. Masih terdapat tahapan dan mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum ada keputusan mengenai status Wakil Presiden.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik, mengingat persoalan ini menyangkut kedudukan Wakil Presiden sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan negara. (Sumber : detik.com, Editor : KBO Babel)