Tambang Timah Ilegal Ditertibkan, Produksi PT Timah Melonjak 55 Persen dan Lampaui Capaian 2025
- account_circle Kartono Revandi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 4
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Seorang pekerja menghitung balok timah hasil produksi di gudang penyimpanan di PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/10/2025). (ANTARA FOTO)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Capaian tersebut bahkan telah melampaui total produksi sepanjang 2025 yang tercatat sebesar 18.635 ton. Dengan demikian, hanya dalam kurun waktu sembilan bulan, produksi PT Timah sudah lebih tinggi dibandingkan keseluruhan produksi selama satu tahun sebelumnya.
Peningkatan ini menjadi salah satu indikator perubahan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung, terutama setelah pemerintah meningkatkan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal dan praktik penyelundupan bijih timah.
Langkah penertiban tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak Oktober 2025, Prabowo memerintahkan penindakan terhadap sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung.
Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pengamanan wilayah pertambangan, penertiban aktivitas tambang tanpa izin, serta pengawasan jalur distribusi dan pengiriman timah yang selama ini rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan.
Pengamanan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah berupaya memastikan sumber daya timah yang berasal dari wilayah konsesi perusahaan dapat dikelola melalui mekanisme resmi sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, serta penerimaan negara.
Produksi Tambang Laut Mendominasi
Berdasarkan komposisi produksi selama sembilan bulan pertama 2026, penambangan laut masih menjadi penyumbang terbesar bagi PT Timah.
Produksi dari kegiatan penambangan laut melalui Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP) mencapai 11.288 ton. Sementara itu, produksi dari penambangan darat tercatat sebesar 7.255 ton.
Dari kedua sektor tersebut, kontribusi tambang laut mencapai sekitar 60 persen dari total produksi perusahaan. Sisanya berasal dari aktivitas penambangan darat yang salah satu wilayah penopang utamanya berada di Pulau Belitung.
Besarnya kontribusi penambangan laut menunjukkan bahwa pengamanan wilayah perairan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan produksi PT Timah.
Selama ini, aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah kawasan perairan Bangka Belitung menjadi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kebocoran produksi, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang laut.
Penertiban diharapkan mampu mengurangi praktik pertambangan ilegal sekaligus menciptakan kepastian bagi kegiatan produksi yang dilakukan secara resmi.
Bagi Bangka Belitung, persoalan ini memiliki dampak yang luas. Sebagai daerah penghasil timah, provinsi ini selama bertahun-tahun menghadapi tantangan kebocoran sumber daya alam melalui aktivitas pertambangan dan distribusi ilegal.
Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi timah tidak sepenuhnya masuk ke dalam sistem perdagangan resmi. Selain kehilangan potensi penerimaan negara, aktivitas ilegal juga meninggalkan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan jangka panjang.
Dampak terhadap Kinerja Perusahaan dan Penerimaan Negara
Peningkatan produksi PT Timah juga menjadi perhatian pasar modal karena perusahaan tersebut merupakan emiten dengan kode saham TINS di Bursa Efek Indonesia.
Kinerja produksi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Namun, peningkatan volume produksi tetap perlu diikuti dengan efisiensi biaya, penguatan penjualan, serta pengelolaan keuangan yang sehat.
Penertiban tambang ilegal juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap mekanisme perdagangan timah nasional.
Ketika jalur distribusi ilegal dapat ditekan, pasokan timah diharapkan semakin banyak terserap melalui jalur resmi. Kondisi tersebut dapat memperkuat posisi perusahaan dalam mengelola sumber daya yang berada di wilayah izin usahanya.
Bagi pemerintah daerah, tata kelola pertambangan yang lebih tertib juga penting untuk menjaga potensi penerimaan daerah. Sebab, sektor pertambangan timah memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, hingga perputaran usaha di Bangka Belitung.
Meski demikian, peningkatan produksi perusahaan tidak secara otomatis menggambarkan besarnya penerimaan daerah. Faktor harga komoditas, penjualan, kewajiban perpajakan, royalti, dan mekanisme pembagian pendapatan tetap menjadi penentu.
Hilirisasi Jadi Pekerjaan Berikutnya
Selain memperkuat produksi bijih timah, pemerintah dan pelaku industri juga dihadapkan pada agenda pengembangan hilirisasi.
Hilirisasi menjadi langkah penting agar komoditas timah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau produk setengah jadi, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Penguatan kerja sama antara perusahaan pertambangan dan industri pengolahan di dalam negeri menjadi salah satu upaya untuk mendorong agenda tersebut.
Dengan rantai produksi yang terintegrasi, nilai ekonomi timah diharapkan dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri. Selain meningkatkan daya saing industri nasional, hilirisasi juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan memperluas peluang investasi.
Di sisi lain, pengawasan distribusi tetap menjadi faktor penting. Tanpa pengawasan yang kuat, hasil produksi maupun bahan baku industri berisiko kembali masuk ke jalur perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.
Karena itu, penertiban tambang ilegal perlu diikuti dengan pengawasan terhadap proses pengangkutan, pengumpulan, peleburan, hingga ekspor timah.
Persoalan Harga Pembelian Masih Menjadi Sorotan
Meski penertiban mendapat dukungan dari sejumlah pihak, pelaksanaannya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan tanpa persoalan.
Kericuhan sempat terjadi di area PT Timah. Persoalan tersebut turut memunculkan kembali perdebatan mengenai tata niaga dan harga pembelian timah yang diterima penambang.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus mantan Komisaris Utama PT Timah, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, turut menyinggung persoalan harga pembelian timah yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasar.
Persoalan harga menjadi perhatian karena kebijakan penertiban tambang ilegal harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertambangan.
Penindakan terhadap aktivitas ilegal memang diperlukan untuk menjaga sumber daya negara. Namun, pemerintah dan perusahaan juga perlu memastikan mekanisme pembelian melalui jalur resmi berjalan transparan, adil, dan memberikan kepastian kepada penambang rakyat yang memenuhi ketentuan.
Apabila persoalan harga tidak ditangani dengan baik, tekanan ekonomi berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat kembali memilih jalur perdagangan ilegal.
Dukungan terhadap penertiban juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPR Abdullah meminta pemerintah tidak hanya menindak pelaku tambang ilegal, tetapi juga membongkar pihak-pihak yang menjadi beking atau pelindung aktivitas pertambangan tanpa izin.
Menurut sorotan tersebut, pemberantasan tambang ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri jaringan yang memungkinkan kegiatan ilegal terus berlangsung.
Pengawasan Harus Konsisten
Peran lembaga pengelola BUMN, termasuk Danantara, juga menjadi bagian dari perhatian terhadap peningkatan kinerja perusahaan negara. Penguatan pengawasan dan profesionalisme pengelolaan BUMN diharapkan dapat mendorong perusahaan menjalankan operasional secara lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, perkembangan kebijakan pertambangan dan persoalan hukum kasus korupsi timah turut menjadi perhatian publik. Perdebatan mengenai Perpres 79/2026 dan kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) oleh pihak-pihak terkait harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum serta mempertimbangkan putusan pengadilan yang berlaku.
Pada akhirnya, lonjakan produksi PT Timah sebesar 55 persen menjadi catatan penting bagi sektor pertambangan Bangka Belitung sepanjang 2026.
Namun, keberhasilan penertiban tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya produksi perusahaan. Pemerintah juga perlu memastikan kebocoran sumber daya dapat dihentikan, kerusakan lingkungan ditangani, harga pembelian lebih transparan, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara adil.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi penegakan hukum sekaligus memastikan industri timah nasional semakin kuat melalui hilirisasi.
Dengan tata kelola yang lebih baik, kekayaan timah Bangka Belitung diharapkan tidak lagi menjadi sumber persoalan, melainkan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi daerah dan negara. (Sumber : JournalArta, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Kartono Revandi
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar