Misteri Posko Eko Hadi di Cipete! Bareskrim Turun Tangan, Kasus Dugaan Makar Prabowo Kian Disorot
- account_circle Ikmal Hakim
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 1
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto :Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro (tengah). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa (17/11/2026) malam. Rumah yang menjadi sasaran penggeledahan itu disebut-sebut pernah digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.
Penggeledahan ini menjadi bagian dari langkah penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara, khususnya perkara yang kini dikembangkan ke arah dugaan makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah tersebut.
Menurut Susatyo, lokasi yang digeledah merupakan rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.
“Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi),” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Meski membenarkan kegiatan tersebut, Susatyo belum memberikan penjelasan terperinci mengenai hasil penggeledahan. Termasuk barang-barang yang ditemukan maupun kemungkinan adanya barang bukti elektronik atau dokumen yang diamankan penyidik.
Bareskrim juga belum mengungkap sejauh mana keterkaitan rumah tersebut dengan dugaan tindak pidana makar yang sedang diselidiki.
Susatyo menyampaikan bahwa perkembangan penanganan perkara akan dijelaskan secara lengkap melalui konferensi pers resmi.
“Untuk perkembangan TP (tindak pidana) terhadap Kamneg (keamanan negara) – Makar akan disampaikan saat presscon lengkap,” pungkasnya.
Penggeledahan rumah di Cipete tersebut menambah rangkaian tindakan penyidik dalam mengembangkan perkara yang sebelumnya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, hingga dugaan pemusnahan alat bukti elektronik.
Dugaan Makar Resmi Masuk Tahap Penyidikan
Sebelumnya, Polri mengungkapkan bahwa penanganan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto telah meningkat ke tahap penyidikan.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir, mengatakan Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengembangkan berbagai dugaan tindak pidana yang muncul dalam perkara tersebut.
Tim khusus itu dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan-dugaan yang berkaitan dengan keamanan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Isir setelah mendampingi Kapolri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir.
Masuknya perkara ke tahap penyidikan menandakan bahwa kepolisian tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana yang menjadi objek penanganan.
Namun, proses penyidikan tetap harus mengedepankan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terkait.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Dalam perkembangan sebelumnya, Polri disebut telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempat nama yang disebut dalam perkara tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan praktik penyadapan tersebut dilaporkan berlangsung sejak 2025. Selain penyadapan, perkara ini juga dikaitkan dengan dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan pemusnahan alat bukti elektronik.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi disebut belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Penanganan perkara tersebut menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri dan beberapa jenderal yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.
Dua Perwira Tinggi Dijatuhi Sanksi PTDH
Selain proses pidana, Polri juga telah melakukan pemeriksaan melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap sejumlah personel yang disebut terlibat dalam perkara tersebut.
Sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta digelar pada 10 November 2026. Selanjutnya, sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dilaksanakan pada 17 November 2026.
Dalam kedua persidangan tersebut, majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Keputusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik internal kepolisian yang berjalan bersamaan dengan penanganan perkara pidana.
Sebelumnya, perkembangan kasus ini juga diwarnai informasi mengenai pencopotan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026), sebagaimana disebutkan dalam materi pemberitaan terkait perkara tersebut.
Kini, setelah penggeledahan rumah yang disebut pernah digunakan sebagai posko Eko Hadi, penyidik masih memiliki sejumlah pekerjaan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Publik menantikan penjelasan resmi Bareskrim Polri mengenai hasil penggeledahan, barang bukti yang diamankan, serta hubungan lokasi tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.
Kejelasan mengenai peran masing-masing pihak, rangkaian peristiwa, dan bukti yang dimiliki penyidik menjadi penting agar perkara ini dapat ditangani secara transparan, profesional, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga informasi ini disusun, Bareskrim belum membeberkan hasil lengkap penggeledahan rumah di Cipete tersebut. Seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Ikmal Hakim
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar