Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Prabowo Perintahkan Berantas Tambang Ilegal, Kapolri Siapkan Pemetaan IUP dan Penindakan

Prabowo Perintahkan Berantas Tambang Ilegal, Kapolri Siapkan Pemetaan IUP dan Penindakan

  • account_circle Sandy Batman
  • calendar_month 2 menit yang lalu
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penertiban terhadap praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kamis (19/11/2026)

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri siap berada di garis depan dalam melakukan penindakan terhadap perusahaan maupun pihak-pihak yang menjalankan aktivitas pertambangan tanpa dasar hukum yang sah.

Sebagai langkah awal, Polri akan melakukan pendataan dan pemetaan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan perusahaan pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan dan penertiban.

Suyudi menjelaskan, proses pemetaan akan melibatkan sejumlah satuan kerja di lingkungan Polri, terutama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam).

Kedua satuan kerja tersebut akan mengidentifikasi berbagai aktivitas pertambangan yang diduga melanggar ketentuan perizinan maupun praktik operasional yang tidak sesuai dengan aturan.

” Tentunya nanti akan didata dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target. Yang jelas praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tutur Suyudi di Mabes Polri, sebagaimana dikutip dari tayangan Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, pendataan IUP menjadi bagian penting agar penertiban dapat dilakukan secara terarah. Dengan pemetaan tersebut, Polri diharapkan dapat mengetahui perusahaan mana yang menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan dan mana yang diduga melakukan pelanggaran.

Polri Jaga Investasi dan Kepastian Hukum

Di sisi lain, Kapolri menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal bukan berarti menghambat kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki izin dan beroperasi sesuai ketentuan.

Polri justru berkomitmen memberikan pengawalan terhadap aktivitas investasi di sektor pertambangan agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Suyudi, perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan izin yang sah harus mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan usahanya.

Sebaliknya, aktivitas pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum, melanggar ketentuan perizinan, atau berpotensi merugikan keuangan negara harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

“Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Polri ingin membedakan secara jelas antara kegiatan pertambangan legal dan aktivitas yang diduga melanggar hukum.

Pendataan IUP Jadi Langkah Awal Penertiban

Rencana pendataan dan pemetaan IUP oleh Bareskrim serta Baintelkam menjadi tahapan penting sebelum pelaksanaan penindakan di lapangan.

Melalui langkah tersebut, aparat diharapkan dapat mengidentifikasi lokasi pertambangan, status perizinan, serta perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan di luar ketentuan.

Penertiban juga diharapkan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi mampu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik praktik pertambangan ilegal apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka.

Sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu bidang strategis yang berkaitan dengan penerimaan negara, investasi, lapangan pekerjaan, serta pengelolaan sumber daya alam.

Karena itu, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan harus dilakukan secara konsisten agar kekayaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Dengan komitmen tersebut, Polri diharapkan mampu menjalankan arahan Presiden Prabowo melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Publik kini menunggu tindak lanjut dari rencana pemetaan IUP, termasuk penentuan perusahaan dan wilayah yang menjadi prioritas penertiban. Kejelasan langkah tersebut akan menjadi ukuran pelaksanaan komitmen pemberantasan tambang ilegal di Indonesia. (Sumber : CNBC Indonesia, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Sandy Batman
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 2028, Jakarta Bukan Lagi Pusat Politik: IKN Resmi Ambil Alih!

    2028, Jakarta Bukan Lagi Pusat Politik: IKN Resmi Ambil Alih!

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 323
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Pemerintah menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Target ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah disahkan Presiden Prabowo Subianto. Sabtu (20/9/2025) Dalam dokumen tersebut dijelaskan, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan […]

  • Bawaslu Babel Ingatkan Bahaya Politik Uang, PKD–PTPS Diminta Jaga Integritas

    Bawaslu Babel Ingatkan Bahaya Politik Uang, PKD–PTPS Diminta Jaga Integritas

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas demokrasi. Rabu (27/8/2025) Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar, menyoroti bahaya politik uang yang dinilainya sebagai ancaman paling nyata terhadap kualitas pesta demokrasi. “Politik uang adalah […]

  • Muncul Usai Diisukan Kabur, Herman Fu Hadiri Kejati Babel: Ada Apa di Balik Pertemuan Tertutup Itu?

    Muncul Usai Diisukan Kabur, Herman Fu Hadiri Kejati Babel: Ada Apa di Balik Pertemuan Tertutup Itu?

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Sosok Herman Fu kembali menjadi pusat perhatian publik setelah tiba-tiba muncul di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat (14/11/2025) pagi. Pria yang selama ini diduga sebagai salah satu aktor besar dalam aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan Nadi, Lubuk Lingkuk, dan Sarang Ikan, Bangka Tengah itu hadir tanpa […]

  • RAPBD 2027 Disepakati, DPRD Pangkalpinang Ingatkan Pemkot Jangan Hanya Kejar Serapan Anggaran

    RAPBD 2027 Disepakati, DPRD Pangkalpinang Ingatkan Pemkot Jangan Hanya Kejar Serapan Anggaran

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Mung Harsanto
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinan gbersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.  Dalam rancangan anggaran tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp290 miliar atau meningkat sekitar Rp40 miliar dibandingkan target APBD induk 2026 sebesar Rp250 miliar. Rabu (18/11/2026) […]

  • Sepenuh Hati Menyambut PLTN: Thorcon Bawa Peluang Besar Bagi Masa Depan Energi Indonesia

    Sepenuh Hati Menyambut PLTN: Thorcon Bawa Peluang Besar Bagi Masa Depan Energi Indonesia

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) — Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia sejatinya bukan hal baru. Jejaknya bahkan dapat ditarik hingga era Presiden Soekarno, yang pada 1960-an telah menunjukkan keseriusan melalui pembentukan Lembaga Tenaga Atom (LTA)—cikal-bakal Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Soekarno pula yang meresmikan reaktor nuklir pertama Indonesia, TRIGA-Mark II di Bandung pada […]

  • Prof Udin Tegaskan 100 Hari Pertama Fokus ke Kebersihan Kota dan Antisipasi Banjir

    Prof Udin Tegaskan 100 Hari Pertama Fokus ke Kebersihan Kota dan Antisipasi Banjir

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 463
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin atau yang akrab disapa Prof Udin, menegaskan arah dan prioritas kerja pemerintahannya dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Fokus utama yang disiapkan ialah menjaga kebersihan kota, menata ketertiban, serta menekan risiko genangan air jelang musim penghujan. Selasa (4/11/2025) Pesan itu disampaikan Prof Udin usai memimpin apel perdana […]

expand_less