KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Polemik dugaan pernikahan atau poliandri yang menyeret nama Direktur RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, dr Della Rianadita, memasuki babak baru. Akun TikTok yang mengatasnamakan Della Rianadita dan sempat memposting sejumlah foto serta video yang dinilai tidak senonoh, mendadak menghilang dari jagat media sosial. Rabu (18/2/2026)
Pantauan wartawan jejaring media KBO Babel, akun tersebut masih dapat diakses sekitar pukul 08.00 WIB. Namun tak lama berselang, akun itu sudah tidak ditemukan lagi.
“Sekitar jam delapan pagi tadi masih bisa kami lihat. Beberapa konten masih ada. Tapi sekarang sudah tidak bisa diakses,” ujar salah satu wartawan Jejaring Media KBO Babel.
Hilangnya akun tersebut justru menambah spekulasi publik. Sebagian masyarakat menilai penghapusan akun dilakukan setelah isu dugaan pelanggaran etik dan norma sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mencuat dan viral di media sosial.
Seperti diketahui, dr Della Rianadita merupakan Direktur RSUD Depati Hamzah, rumah sakit milik Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Posisi tersebut menjadikannya sebagai pejabat publik yang melekat dengan tanggung jawab moral dan etika, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
Sebelumnya, Inspektorat Pemerintah Kota Pangkalpinang sempat membantah adanya dugaan perselingkuhan atau hubungan tidak wajar antara seorang pria berinisial ST dengan dr Della Rianadita. Dugaan itu mencuat setelah beredar kabar bahwa keduanya dipergoki oleh suami dr Della, dr Kuncoro Bayu Aji, di salah satu ruang rawat inap RSUD Depati Hamzah.
Peristiwa tersebut disebut-sebut sempat menimbulkan kegaduhan di lingkungan rumah sakit dan menjadi perbincangan luas masyarakat.
Namun dengan munculnya akun TikTok yang memuat konten sensitif dan kemudian hilang secara tiba-tiba, publik kembali mempertanyakan transparansi dan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini.
Sejumlah warga menilai persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai isu pribadi semata.
Status sebagai ASN dan pimpinan rumah sakit daerah membuat persoalan tersebut masuk dalam ranah etika jabatan dan potensi pelanggaran disiplin.
“Sekarang tidak perlu lagi harus dilindungi oleh wali kota terhadap ASN yang telah membuat malu dan gaduh masyarakat Pangkalpinang. Sekarang dibutuhkan tindakan nyata, bukan malah membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” tegas Ahmad, salah satu warga Pangkalpinang.
Desakan agar Wali Kota Pangkalpinang segera memberikan pernyataan resmi pun semakin menguat.
Publik menilai klarifikasi terbuka penting untuk meredam spekulasi serta menjaga marwah institusi pemerintah dan rumah sakit daerah.
Selain itu, pengawasan dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat dinilai harus dilakukan secara transparan. Jika terbukti ada pelanggaran disiplin atau etika ASN, maka sanksi tegas harus dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan integritas aparatur.
Di tengah sorotan publik dan derasnya arus informasi di media sosial, langkah cepat dan tegas dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Kini, publik menunggu: apakah penghilangan akun TikTok tersebut menjadi akhir dari polemik, atau justru awal dari babak baru yang menuntut keterbukaan dan keberanian mengambil keputusan? (KBO Babel)
