KBOBABEL.COM (Jakarta) – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menyampaikan pesan penting kepada Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menekankan bahwa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), empati kepada masyarakat harus menjadi landasan utama, bukan sekadar pengelolaan angka-angka di atas kertas. Kamis (11/9/2025)
Hanif mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran nyata pemerintah melalui kebijakan fiskal yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, pengelolaan APBN tidak boleh hanya dilihat dari sisi laporan formal, tetapi juga dari dampak yang benar-benar dirasakan di lapangan.
“Saya berharap betul kinerja Kemenkeu ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat,” ujar Hanif dalam siaran pers, Kamis (11/9/2025).
Jangan Terjebak Angka, Perhatikan Realita Sosial
Lebih lanjut, Hanif mengingatkan agar Kementerian Keuangan tidak terjebak dalam paradigma teknokratis yang hanya menekankan pencapaian angka-angka makro. Ia menilai, meskipun indikator pertumbuhan ekonomi, defisit, dan inflasi penting, realita sosial masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“APBN jangan hanya bertumpu pada angka-angka dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realita sosial yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Menurut Hanif, banyak kebijakan ekonomi yang pada akhirnya gagal menyentuh kebutuhan rakyat karena terlalu teknis dan tidak berpijak pada persoalan mendasar. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya keberpihakan dalam setiap program yang dijalankan.
Dinamika Politik Tak Boleh Abaikan Masalah Rakyat
Hanif juga menyinggung bahwa setiap kebijakan fiskal tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap fokus pada problem utama yang dihadapi masyarakat.
“Bahwa misalnya ada politiknya atau segala macam pastilah dalam konteks seperti ini akan muncul, tetapi ada underline problem yang harus kita selesaikan, baik melalui kebijakan maupun program pemerintah,” jelasnya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh dikorbankan oleh tarik-menarik kepentingan politik dalam pengambilan kebijakan fiskal. Sebaliknya, APBN harus dijadikan instrumen utama untuk menjawab tantangan kesejahteraan rakyat.
Output dan Outcome Harus Terasa di Masyarakat
Sebagai legislator yang ikut mengawasi jalannya kebijakan fiskal, Hanif mendorong agar Menteri Keuangan Purbaya memastikan program-program yang disusun benar-benar menghasilkan manfaat nyata. Tidak cukup hanya dengan laporan administrasi, setiap program harus memberi efek langsung bagi masyarakat.
“Jadi saya tegaskan, mohon program-program yang sudah disusun Kemenkeu ini benar-benar bisa dilihat output-outcome-nya dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Hanif mencontohkan bahwa berbagai program bantuan sosial, subsidi, hingga insentif bagi dunia usaha harus terukur manfaatnya. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan bahwa APBN hadir untuk meringankan beban hidup sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Tantangan Menkeu Baru
Pesan DPR ini menjadi sorotan penting bagi Purbaya Yudhi Sadewa yang baru saja dipercaya menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Tantangan besar yang dihadapinya tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan APBN dikelola dengan semangat keadilan sosial.
Harapan publik kini tertuju pada kemampuan Menkeu baru dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan makroekonomi dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan pendekatan berbasis empati, DPR meyakini pengelolaan APBN akan lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Sumber : BeritaNasional, Editor : KBO Babel)
