KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya merespons desakan publik yang belakangan terus menggema dalam aksi demonstrasi dengan memutuskan pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota dewan. Keputusan itu diambil dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang digelar di Senayan. Sabtu (6/9/2025)
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen DPR untuk mendengar serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi jawaban konkret atas berbagai tuntutan publik yang selama ini dilayangkan kepada wakil rakyat.
“Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan DPR mendengar aspirasi publik dan melakukan langkah nyata,” ujar Dasco, dikutip Sabtu (6/9/2025).
Tunjangan dan Fasilitas yang Dipangkas
Dasco menjelaskan, beberapa fasilitas yang dipangkas mencakup biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi. Selain itu, DPR juga telah menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi seluruh anggota terhitung sejak 31 Agustus 2025.
Khusus untuk agenda luar negeri, Dasco menegaskan DPR telah memutuskan moratorium kunjungan kerja sejak 1 September 2025. Hanya kunjungan yang bersifat kenegaraan dengan undangan resmi yang masih diperkenankan.
“Ini bagian dari langkah pengetatan agar setiap anggaran benar-benar digunakan secara efektif dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tambahnya.
Penegasan terhadap Anggota Nonaktif
Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menyinggung soal hak-hak anggota DPR yang telah dinonaktifkan partainya. Menurutnya, DPR tidak lagi akan membayarkan hak keuangan mereka. Untuk mempertegas kebijakan ini, pimpinan DPR akan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Partai Politik.
“Anggota yang tidak lagi aktif karena keputusan partai tidak bisa lagi menerima hak-hak tersebut. Ini demi menjaga akuntabilitas,” ujarnya.
Menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat
Keputusan pemangkasan tunjangan ini disebut Dasco sebagai respons langsung terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat yang menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir. Salah satu materi penting dari tuntutan itu adalah desakan agar DPR dan pemerintah memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil.
Selain itu, publik juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah, membatalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan, serta menyusun kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat kecil.
“DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan. Aspirasi rakyat akan selalu menjadi dasar perbaikan di lembaga ini,” tegas Dasco.
Komitmen Reformasi
Langkah DPR ini dipandang sebagai sinyal awal adanya komitmen perubahan dalam tata kelola keuangan negara, khususnya dalam penggunaan anggaran untuk kebutuhan legislatif. Dengan mengurangi fasilitas anggota, DPR berharap dapat meredam kritik sekaligus memperkuat legitimasi di mata publik.
Dasco menambahkan bahwa ke depan DPR akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, baik melalui forum dengar pendapat maupun keterlibatan dalam pembahasan rancangan undang-undang.
“Ini bukan sekadar simbolis, tapi langkah nyata agar rakyat percaya bahwa DPR tidak menutup telinga terhadap suara mereka,” katanya.
Keputusan ini menjadi momentum penting, mengingat gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir menuntut perubahan signifikan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan pemangkasan tunjangan dan fasilitas, DPR berupaya menunjukkan bahwa mereka siap melakukan pengorbanan demi menjawab keresahan publik. (Sumber : DDTCNews, Editor : KBO Babel)
