KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Jum’at (19/6/2026)
Opini WTP tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).
Raihan tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan karena merupakan opini WTP kesembilan kalinya secara berturut-turut yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian ini sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Kita bersyukur karena hasil pemeriksaan BPK kembali memberikan opini WTP kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Ini merupakan WTP yang kesembilan kali berturut-turut dan tentu menjadi capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Eddy Iskandar usai mengikuti rapat paripurna.
Meski demikian, Eddy mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena atau berpuas diri. Menurutnya, masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan setiap rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tentu masih ada beberapa rekomendasi yang diberikan BPK kepada sejumlah perangkat daerah. Ini akan menjadi perhatian DPRD dan akan kami bahas lebih lanjut agar seluruh rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara optimal,” tegasnya.
Menurut Eddy, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Jika rekomendasi tidak diselesaikan dengan baik, maka berpotensi menimbulkan temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya.
Karena itu, ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian setiap catatan yang diberikan auditor BPK. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Jangan sampai temuan yang sama terus berulang. Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah terus meningkat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan keuangan.
Ia mengatakan berbagai pembenahan yang telah dilakukan selama ini akan terus dilanjutkan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kita akan mempertahankan capaian ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Semua rekomendasi yang masih menjadi catatan akan segera kita selesaikan,” ujar Hidayat.
Menurut Hidayat, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan yang sehat sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan hanya mendapatkan opini WTP, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan yang baik itu benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, turut memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyatakan kesiapan untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan.
Menurut Ahmad Adib, tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap rekomendasi yang diberikan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
“Tadi kami mendengar langsung komitmen dari Pak Gubernur untuk segera menjalankan seluruh rekomendasi BPK. Kami tentu mengapresiasi hal tersebut karena sesuai ketentuan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tingkat penyelesaian rekomendasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Semakin tinggi tingkat penyelesaian rekomendasi, maka semakin baik pula sistem pengendalian dan pengelolaan keuangan yang dijalankan pemerintah daerah.
Selain itu, tindak lanjut yang tepat waktu juga dapat meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Dengan kembali diraihnya opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan mampu mempertahankan tren positif tersebut pada tahun-tahun mendatang.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel dapat terus terwujud demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. (Abdul Hamid/KBO Babel)
