KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda strategis di Ruang Paripurna DPRD Babel, Rabu (29/7/2026). Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD 2025 sekaligus memulai tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kamis (30/7/2026)
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Babel menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Raperda tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain itu, DPRD juga menerima penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyampaian KUA-PPAS tersebut menjadi tahapan awal bagi DPRD bersama pemerintah daerah untuk membahas arah kebijakan anggaran dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, mengatakan seluruh fraksi di DPRD Babel telah menyatakan menerima dan menyetujui dua Raperda yang diajukan pemerintah daerah.
Meski memberikan persetujuan, masing-masing fraksi tetap menyampaikan sejumlah catatan dan masukan. Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Semua fraksi menerima dan menyetujui. Di samping memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah, masing-masing fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah ke depan,” ujar Eddy.
Salah satu capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendapat apresiasi dari DPRD adalah keberhasilan pemerintah daerah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurut Eddy, opini WTP tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memperoleh sejumlah penghargaan di bidang tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
Namun, DPRD Babel menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera diperbaiki. Salah satunya menyangkut optimalisasi penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
DPRD menilai masih adanya OPD yang menyisakan anggaran dalam jumlah cukup besar menunjukkan bahwa pelaksanaan sejumlah program belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar anggaran yang telah dialokasikan dapat benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Masih ada OPD yang menyisakan anggaran cukup besar. Ke depan tentu ini menjadi perhatian agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” kata Eddy.
Ia menjelaskan, setiap fraksi di DPRD memiliki fokus evaluasi yang berbeda sesuai dengan bidang dan persoalan yang menjadi perhatian masing-masing. Meski demikian, seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Evaluasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan berikutnya. DPRD ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, agenda penyampaian KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi awal pembahasan mengenai arah kebijakan keuangan daerah pada tahun depan. Salah satu program yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah rencana pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke.
Pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Bangka Belitung. Untuk merealisasikan pembangunan itu, pemerintah daerah berencana menggunakan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah.
Namun, rencana tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. DPRD Babel masih akan melakukan pembahasan secara mendalam mengenai kebutuhan pembangunan, skema pembiayaan, serta kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pinjaman.
Menurut Eddy, pembahasan akan dilakukan melalui sejumlah alat kelengkapan DPRD, mulai dari komisi, Badan Anggaran, hingga fraksi-fraksi. Seluruh aspek pembiayaan akan dikaji sebelum DPRD mengambil keputusan.
“Semua masih dalam proses pembahasan, baik di komisi, Badan Anggaran maupun fraksi-fraksi, sehingga nanti akan dilihat kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya,” jelasnya.
Eddy menegaskan, Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya mendukung program prioritas pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, dukungan tersebut tetap harus disertai dengan perhitungan yang matang terhadap kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, kebijakan pembiayaan melalui pinjaman tidak boleh mengabaikan kondisi keuangan daerah. Pemerintah perlu memastikan kemampuan membayar kewajiban pinjaman dalam jangka panjang agar tidak mengganggu pembiayaan program pembangunan lainnya.
Selain persoalan pinjaman daerah, DPRD Babel juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan pemerintah. Eddy memastikan bahwa efisiensi tidak akan diarahkan kepada program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Program prioritas yang menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga disebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan menjadi bagian dari visi misi gubernur tentu tidak menjadi sasaran efisiensi,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merealisasikan berbagai program strategis tanpa sepenuhnya mengandalkan kemampuan APBD.
Namun, apabila dukungan dari pemerintah pusat belum dapat direalisasikan, pemerintah daerah harus menyiapkan alternatif pembiayaan yang tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Hal ini penting agar program prioritas dapat berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga menyinggung persoalan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung. Menurutnya, kewenangan utama dalam sektor pertambangan berada di tangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah provinsi memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan kebijakan pertambangan.
Meski demikian, pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengusulkan penambahan kewenangan melalui skema Pertambangan Rakyat (PPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk mengusulkan kewenangan melalui skema PPR dan IPR. Saat ini prosesnya masih berjalan,” tutupnya.
Dengan disetujuinya dua Raperda dan dimulainya pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, DPRD Babel kini memiliki sejumlah agenda penting yang harus diselesaikan. Selain memastikan pertanggungjawaban APBD 2025 dapat diterima dengan catatan perbaikan, DPRD juga dituntut mengawal penyusunan anggaran 2027 agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pembahasan anggaran tersebut akan menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas pembangunan, termasuk sektor kesehatan, pelayanan publik, serta program strategis lainnya. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, kehati-hatian dalam menentukan prioritas dinilai menjadi faktor penting agar APBD 2027 dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bangka Belitung. (Mung Harsanto/KBO Babel)
